WELCOME: Selamat datang di situs gudang pengalaman. Database Tokoh Indonesia terlengkap yang tengah dikembangkan menjadi Ensiklopedi Tokoh Indonesia online.

KIRIM BIOGRAFI: Sudahkah Anda punya "Rumah Biografi" di Plasa Web Tokoh Indonesia? Silakan Kirim Biografi dan CV Anda ke redaksi@tokohindonesia.com

PERTANYAAN: Bila Anda punya pertanyaan untuk TokohIndonesia.com, silakan hubungi kami dengan menggunakan FORM KONTAK yang disediakan.

LOGIN: Anda harus login agar bisa mengakses semua konten dan fitur di TokohIndonesia.com. Bila login bermasalah, silakan Refresh (Ctrl + F5) browser Anda.

TELL THE WORLD: Don't forget to Bookmark/Share TokohIndonesia.com

Berita Pilihan TokohIndonesia.com memilihkan (menyaring) berita-berita terbaik dan relevan dari beberapa portal berita di Indonesia. Berita di-update setiap jam.
Facebook TokohIndonesia.com Twitter TokohIndonesia.com YouTube TokohIndonesia.com Google Plus TokohIndonesia.com Berita Tokoh - Aplikasi Android Tokoh Indonesia

Demokrat Berintegritas Tinggi

  • zoom in
  • zoom out
  • font color
  • bold

Demokrat Berintegritas Tinggi
e-ti | rpr-mn

Dia seorang pejuang demokrasi berintegritas tinggi. Marsillam Simanjuntak, aktivis Forum Demokrasi (Fordem) yang juga mantan Sekretaris Kabinet dan Jaksa Agung era pemerintahan Gus Dur, itu dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memipin Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). Pengangkatan ini membuat Wapres Jusuf Kalla dan Partai Golkar seperti kebakaran jenggot.

Jaksa Agung, 2001
Lihat Curriculum Vitae (CV) Marsillam Simanjuntak

Silakan Login untuk melihat CV Lengkap

Tutup Curriculum Vitae (CV) Marsillam Simanjuntak

QR Code Halaman Biografi Marsillam Simanjuntak
Bio Lain
Click to view full article
Supeno
Click to view full article
Iqbal Latanro
Click to view full article
Lukas Karl Degey
Click to view full article
Kristoforus Sindhunata
Click to view full article
Syarief Hasan
Click to view full article
Asep Kambali
Click to view full article
Mohamad Sobary

Marsillam yang digambarkan oleh KH Presiden Republik Indonesia Keempat (1999-2001)
Presiden Republik Indonesia Keempat (1999-2001)
Abdurrahman Wahid
sebagai teman yang sama-sama berjuang di Forum Demokrasi (Fordem), tampaknya sangat 'ditakuti' beberapa Lihat Daftar Tokoh Politisi
Lihat Daftar Tokoh Politisi
politisi
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Orde Baru
. Maklum, pria Batak kelahiran Wakil Presiden Republik Indonesia (1972-1978)
Wakil Presiden Republik Indonesia (1972-1978)
Yogyakarta
, 23 Februari 1943, itu pernah mendekam 17 bulan di rumah tahanan militer, setelah disangka terlibat Peristiwa Malari dan tanpa pernah diadili, pada era pemerintahan Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Orde Baru
(Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Golkar
).

Lulusan Fakultas Kedokteran UI (1971) dan ayah dua anak, itu mengawali karier sebagai dokter penerbangan di Maskapai Penerbangan Garuda. Keluar dari tahanan militer (1975), ia dipercaya sebagai Kepala Kesehatan Garuda. Namun, dia kemudian dipensiunkan dini karena menolak menjadi anggota Korps Pegawai Negeri (Korpri) dan indoktrinasi P-4.

Kemudian dian aktif sebagai Lihat Daftar Aktivis
Lihat Daftar Aktivis
Aktivis
demokrasi di Forum Demokrasi (Fordem) bersama-sama dengan KH Presiden Republik Indonesia Keempat (1999-2001)
Presiden Republik Indonesia Keempat (1999-2001)
Abdurrahman Wahid
(Presiden Republik Indonesia Keempat (1999-2001)
Presiden Republik Indonesia Keempat (1999-2001)
Gus Dur
). Ketika Presiden Republik Indonesia Keempat (1999-2001)
Presiden Republik Indonesia Keempat (1999-2001)
Gus Dur
terpilih menjadi Presiden (1999-2001), Marsillam diangkat menjadi Sekretaris Kabinet dan sempat menjabat Jaksa Agung setelah pejabat sebelumnya Jaksa Agung Ke-18 (6 Jun -3 Juli 2001)
Jaksa Agung Ke-18 (6 Jun -3 Juli 2001)
Baharuddin Lopa
wafat. Dia pun sempat menjabat Lihat Daftar Menteri
Lihat Daftar Menteri
Menteri
Kehakiman menggantikan Menteri Sektetaris Negara RI (2004-2007)
Menteri Sektetaris Negara RI (2004-2007)
Yusril Ihza Mahendra
yang diberhentikan Presiden Wahid.

Dalam proses seleksi menjadi anggota Komisi Pemebrantasan Korupsi (KPK), Marsilam sebenarnya mempunyai rangking tertinggi. Namun setelah hasil seleksi diserahkan ke DPR, Marsillam tak terpilih.

Maka ketika Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Presiden SBY
mengangkatnya memimpin UKP3R didampingi dua deputinya, Letjen TNI (pur) Agus Widjojo dan Edwin Gerungan, beberapa pihak, khususnya para Lihat Daftar Tokoh Politisi
Lihat Daftar Tokoh Politisi
politisi
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Golkar
begitu keras menolaknya.

Wapres dan beberapa kader Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Golkar
menilai wewenang UKP3R itu terlalu besar bahkan tumpang tindih dengan tugas Wapres dan Lihat Daftar Menteri
Lihat Daftar Menteri
Menteri
koordinator. Dalam pasal 4 Keppres 17/2006, UKP3R mendapat tugas dan kewenangan yang cukup besar dalam membantu tugas presiden. Fungsi UKP3R dalam keppres itu, antara lain, membantu presiden menetapkan sasaran perubahan dan prioritas pencapaian kemajuan yang harus dilakukan dalam waktu tertentu, membantu presiden menemukan kelemahan dalam pelaksanaan program dan reformasi serta cara mengatasinya, menampung saran dan keluhan masyarakat dan dunia usaha.

Selain itu, UKP3R ditugaskan memantau dan menganalisis kelemahan pelayanan publik yang terjadi serta membantu presiden menetapkan perbaikan mutu administrasi publik dan pelaksanaan pembaruan tata kelola pemerintahan.

Pembentukan unit kerja tersebut memantik kegalauan kader Golkar. Partai Golkar paling menentang kehadiran Tim Marsillam tersebut. Sementara, di kalangan pengamat, itu merupakan bentuk ketidakpercayaan presiden kepada para Lihat Daftar Menteri
Lihat Daftar Menteri
Menteri
.

Sehingga UKP3R ini sempat diinformasikan dinonaktifkan sesaat setelah Wapres Wakil Presiden Republik Indonesia (2004-2009), Ketua Umum PMI
Wakil Presiden Republik Indonesia (2004-2009), Ketua Umum PMI
Jusuf Kalla
bertemu Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Presiden SBY
. Namun beberapa hari kemudian Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Presiden SBY
memperi penjelasan yang menegaskan bahwa tim ini berjalan terus.

Presiden Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Susilo Bambang Yudhoyono
mempertahankan pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006. Lingkup tugas dan kewenangannya diperjelas. Sikap untuk mempertahankan UKP3R itu dijelaskan sendiri oleh Presiden Yudhoyono kepada pers, Kamis (9/11) malam.

Saat memberikan penjelasan, Presiden tampil di mimbar sendirian, ditunggui Sekretaris Kabinet Menteri Sekretaris Negara 2009-2014
Menteri Sekretaris Negara 2009-2014
Sudi Silalahi
dan empat staf khususnya, yaitu Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (2009-2014)
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (2009-2014)
Andi Mallarangeng
, Dubes Indonesia untuk AS
Dubes Indonesia untuk AS
Dino Patti Djalal
, Sardan Marbun, dan Irvan Edison. Dua stasiun televisi, yaitu TVRI dan Metro TV, menayangkan langsung penjelasan Presiden yang membaca teks sekitar 25 menit tersebut.

Presiden mengatakan, pembentukan UKP3R dengan lima tugasnya adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai kepala pemerintahan untuk memenuhi janji perubahan kepada rakyat. Lima tugas UKP3R seperti ditegaskan Presiden adalah perbaikan iklim usaha/investasi dan sistem pendukungnya, pelaksanaan reformasi administrasi pemerintahan, peningkatan kinerja BUMN, perluasan peranan usaha kecil menegah, dan perbaikan penegakan hukum.

"Terus terang, jika kelima program dan upaya itu tidak berhasil, pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan, tidak akan berhasil. Wajib hukumnya bagi saya untuk terus mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program itu," ujar Presiden.

Presiden memberi penjelasan melalui pers setelah dua minggu terakhir muncul polemik dan silang pendapat tentang pembentukan UKP3R yang dipimpin Marsillam Simandjuntak.

Presiden menilai polemik itu telah melebar, sering kurang relevan, dan keluar dari konteksnya. "Banyak pihak bahkan cenderung meletakkan keberadaan UKP3R dalam konteks politik, bukan dalam konteks manajemen pemerintahan," ujarnya.

Dalam penjelasannya, empat kali Presiden menegaskan posisinya sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin kabinet. Sebagai pemimpin, Presiden mengemukakan, dirinyalah yang paling bertanggung jawab atas efektif atau tidaknya manajemen pemerintahan. Dua kali Presiden menegaskan tanggung jawabnya sebagai pemimpin itu.

Untuk penegasan posisi dan tanggung jawabnya ini, Presiden merujuk Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4, yang menyatakan, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD".

"Sudah barang tentu, pembentukan unit kerja yang ramping (efisien) menjadi kewenangan saya selaku presiden. Dalam manajemen pemerintahan, sayalah yang paling bertanggung jawab atas efektif atau tidak efektifnya manajemen pemerintahan itu," tuturnya.

Presiden menjelaskan, pembentukan UKP3R merupakan tindak lanjut evaluasi dua tahun manajemen dan kinerja pemerintah. Setelah evaluasi disimpulkan, keperluan untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan semua agenda agar program pemerintah berjalan baik, sasaran dapat cepat dicapai, dan masalah yang muncul dapat diatasi dan diselesaikan.

Empat "bukan" tugas UKP3R
Presiden menjelaskan lingkup tugas dan kewenangan UKP3R. Untuk mempermudah pemahaman, Presiden menyatakan ada empat hal yang tidak atau bukan tugas UKP3R.

Pertama, UKP3R tidak mengambil keputusan dan tidak menetapkan kebijakan pemerintah. Kedua, UKP3R tidak memberikan instruksi dan arahan kepada menteri dan anggota kabinet. Ketiga, UKP3R tidak melakukan tindakan investigasi atau pemeriksaan atas hal yang berkaitan dengan masalah hukum seperti korupsi. Keempat, UKP3R bukan "pos politik" dan pejabatnya tidak dalam kategori political appointee seperti menteri, tetapi adalah "pos manajemen" yang jadi perangkat presiden selaku pemimpin eksekutif tertinggi.

UKP3R berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam pelaksanaan tugas ini, Presiden dibantu Wakil Presiden. "Jadi, Wapres tidak excluded, tetapi included," ujarnya.

Dalam penjelasannya, Presiden menjelaskan jalan panjang hingga keluarnya Keppres No 17/2006. Para menteri terkait dan Wakil Presiden dilibatkan dalam pembahasannya. Untuk efektivitas kerja UKP3R, sedang disusun ketentuan teknis dan prosedural, antara lain menyangkut hubungan kerja UKP3R dengan jajaran kabinet secara umum demi peningkatan keberhasilan dan tugas kabinet keseluruhan. e-ti | tsl

© ENSIKONESIA - ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA
Ditayangkan oleh redaksi  -  Dibuat 04 Dec 2006  -  Pembaharuan terakhir 25 Feb 2012
Peduli Masalah Sosial Bapak Bangsa Sejati

Baru Dikunjungi

Anda harus login untuk menggunakan fitur ini

Favorit Saya

Anda harus login untuk menggunakan fitur ini

Update Data & Sponsorship

Dukungan Anda, Semangat Kami

(1) Promosikan website ini kepada publik. (2) Gunakan fitur Sindikasi TokohIndonesia.com. (3) Pasang Iklan di TokohIndonesia.com (4) Dukungan Dana sebagai sponsor (5) Memberitahu redaksi bila ada data/informasi yang salah/kurang akurat. (6) Beri pendapat Anda di kolom komentar. (7) Dukungan Data berupa biografi singkat, foto close up terbaru minimal 1 lembar ukuran 3R/4R dan riwayat hidup/CV terbaru. Kami juga akan dengan senang hati menyebut nama Anda sebagai kontributor.

Update Konten/Saran

Bila Anda (Sang Tokoh) atau Kerabat/Rekan dari Tokoh ingin:

  • Menambah (Daftar) Tokoh
  • Memperbaharui CV atau Biografi
  • Menambah Publikasi (Wawancara, Opini, Makalah, Buku)
  • Menambah RSS Feed situs pribadi/Twitter
  • Menambah Galeri Foto
  • Menambah Video
  • Menjadi Member
  • Memasang Banner/Iklan
  • Memberi Dukungan Dana
  • Memberi Saran

Contoh Penggunaan

Anda bisa melihat halaman ini untuk mendapatkan gambaran, hal apa saja yang bisa ditambah:

Rumah Presiden SBY

Rumah Presiden Soekarno

Rumah Megawati Soekarnoputri

Silakan menghubungi kami di:

  • Telp/SMS: 021-32195353, 0852-15333-143
  • Email:
  • Atau gunakan FORM KONTAK ini

Anda tidak memiliki hak akses yang cukup untuk memberi komentar

 
Majalah Tokoh Indonesia Edisi 42

Tokoh Monitor

Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi

Buku Pilihan

thumb

Sebagai seorang manajer, Anda bertanggung jawab untuk meraih hasil terbaik dari upaya-upaya mental, emosi, dan fisik yang telah diberikan karyawan Anda. Bukan hanya meraih keuntungan investasi... melainkan keuntungan energi.

KPK Observer

Like and Support Us

Subscribe Today!

Dapatkan berita dan penawaran terbaru seputar Tokoh Indonesia langsung di e-mail Anda. E-mail akan dikirim sekali sebulan sehingga tidak akan menjejali inbox Anda. Kami juga tidak akan membagi e-mail Anda kepada siapapun.
Terima kasih sudah mendaftar!
Domain for sale: