Hanya Retorika Politik

Suara Merdeka 28/1/05: Program 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Jusuf Kalla (JK), tidak efektif dan hanya retorika politik. Mereka juga belum bisa mewujudkan janji yang diucapkan dalam kampanye pemilu presiden. Janji SBY untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi, hingga sekarang belum seperti yang diharapkan masyarakat.

Saya melihat, program 100 hari pemerintahan SBY-JK hanya ingin menunjukkan kesan bahwa mereka (SBY-JK), adalah presiden dan wakil presiden yang mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif. Akan tetapi, kenyataannya tidak. Bahkan penegakan hukum, khususnya dalam penyelesaian kasus-kasus pidana masih lamban dan bertele-tele.

Karena itu, saya menilai, program 100 hari pemerintahan SBY-JK merupakan barang-barang yang tidak jelas. Shock therapy sebenarnya untuk siapa. Pemberantasan korupsi misalnya, sebetulnya bisa dilakukan dengan segala cara. Namun, apa fokus yang dicapai dalam program 100 hari tersebut. Semuanya masih serba kabur. Rakyat pun masih kabur.

Alasannya adalah, konteks SBY-JK mencanangkan program 100 hari pemerintahan itu sangat berbeda dengan konteks beberapa puluh tahun lalu, saat Presiden Amerika Serikat Rosevelt mencanangkan hal yang sama. Konteksnya betul-betul berbeda. Dalam konteks politik di Amerika saat itu, parlemen mendukung sepenuhnya Presiden Rosevelt.

Sementara dalam pemerintahan SBY-JK, dukungan politiknya sangat terbatas. Dukungan yang terbatas itu terlihat saat penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu. Dalam konteks tersebut, agenda politik yang lebih sempit untuk memperjuangkan orang-orang partai politik masuk di kabinet sangat kental. Selain itu, rivalitas makin menonjol, khususnya setelah Jusuf Kalla menang dalam perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar.

Akibat dari semua itu, agenda program 100 hari pemerintahan SBY-JK menjadi tidak keruan fokusnya. Hal itu terjadi karena memang ada kegaduhan-kegaduhan di dalam kabinet itu sendiri. Belum lagi, muncul malapetaka dahsyat berupa bencana gempa dan tsunami yang meluluhlantakan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara.

Karena itu, saya berpendapat bahwa 100 hari pemerintahan SBY-JK hanya retorika politik yang sebenarnya bisa dijangkau, dalam arti kata, mereka tidak memberikan sesuatu yang sangat nyata. Cukup sinyal saja. Pemberantasan korupsi misalnya. Boleh saja Nurdin Halid ditangkap dalan kasus gula ilegal, dan Gubernur NAD Abdulah Puteh ditahan. Akan tetapi, bobot untuk memberikan shock therapy bagi masyarakat supaya pemerintahan SBY-JK dipercaya masih kurang. Apalagi penanganan kasus Abdulah Puteh terkesan lamban dan betele-tele.

Dilihat dari segala segi, baik hukum, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi, saya melihat program 100 hari masih sangat minimal. Bahwasanya menteri-menteri pating gedebuk dan kalang kabut, rakyat memang melihat itu. Namun masalahnya bukan hanya itu saja. Buktinya, dalam hal pelaksanaan penggusuran masih sama dengan yang lalu-lalu. Tidak ada perubahan apa-apa dan tetap mengesampingkan hak-hak asasi.

Nilai Delapan

Melihat program 100 hari kerja SBY-JK, memang ada masalah yang perlu dicermati. Dilihat dari cara kerjanya bisa diberikan nilai delapan. Sebab, hampir semua anggota kabinet semangatnya cukup tinggi. Untuk memberi kesan itu, ada menteri yang turun langsung ke lapangan, seperti ke stasiun, pasar-pasar, dan memindahkan narapidana dari satu tempat ke tempat lain. Akan tetapi, jika dilihat dari substansi yang dihasilkan, nilainya masih rendah, yaitu kurang dari enam.

Sebenarnya terlalu mengada-ada jika mengharapkan 100 hari bisa menghasilkan sesuatu dengan cepat dan bisa dirasakan masyarakat. Hal itu mengingat pemerintahan SBY-JK tidak didukung sepenuhnya oleh parlemen. Jelasnya, dukungan pemerintahan SBY-JK di parlemen lemah dan masih terjadi persaingan di dalam kabinet.

Namun mengingat SBY-JK dipilih oleh rakyat secara langsung dan persoalan yang dihadapi sangat besar, menurut saya, pemerintah perlu diberi waktu tidak hanya 100 hari, namun setahun atau dua tahun. Waktu 100 hari sangat tidak realistis untuk mengukur suatu kinerja pemerintahan. Apalagi pemerintahan ini sebenarnya merupakan koalisi dari kekuatan berbagai macam partai dan berbagai macam kepentingan.

Akibat dari semua itu, pemerintahan SBY-JK menjadi tidak efektif. Hal itu bisa dimaklumi. Bagaimana bisa mengharapkan pemerintahan yang efektif kalau di dalamnya ada rivalitas dan berbagai macam kepentingan.

Yang kasat mata adalah rivalitas antara Presiden SBY dan Wapres JK. Adanya SK yang nyelonong merupakan contoh nyata. Demikian pula tidak adanya koordinasi dalam penanganan bencana gempa dan tsunami di Aceh dan Sumut. Semua itu, membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan lugas.

Karena itu, makna program 100 hari pemerintahan SBY-JK, menurut saya, adalah SBY harus meningkatkan kepemimpinannya. SBY harus lebih tegas, bahwa wakil presiden adalah bagian dari lembaga kepresidenan, sehingga tidak bisa bergerak sendiri tanpa sepengetahuan dan kontrol dari presiden. Untuk itu, perlu ada undang-undang kepresidenan yang mengatur lebih jelas kedudukan presiden dan wakil presiden.

Terlepas dari semua itu, saya berharap, masa 100 hari ini bisa dijadikan pelajaran bagi SBY untuk menyelesaikan masa pemerintahannya ke depan. Sebab, pencapaian selama 100 hari akan sangat menentukan apa yang akan kita alami selama lima tahun mendatang.

Masalah itu perlu dicermati karena kini, muncul kekhawatiran terjadinya dualisme kepemimpinan nasional. Dualisme itu mencuat kepermukaan sebagai akibat dari gencarnya manuver politik Jusuf Kalla selama 100 hari pemerintahan. (69m)