Presiden Terjebak Jargon Sendiri

= Presiden: Rakyat tak Masalahkan 100 Hari

Republika 29/1/05: Dalam 100 hari Presiden lebih sering terjebak jargon sendiri. Lain dulu lain sekarang. Begitulah penyikapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap program 100 hari pemerintahannya. Dulu, Yudhoyono banyak sekali membuat target dalam 100 hari pemerintahannya. Kini dia mengatakan bahwa program 100 hari itu bukan sesuatu yang penting.

''Program 100 hari lebih banyak menjadi wacana politik,'' kata Yudhoyono di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatra Selatan, Jumat (28/1). Pernyataan itu dikemukakan saat dia menjawab pertanyaan soal hasil yang dicapai pemerintahnya dalam 100 hari. Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan bahwa rakyat tidak mempersoalkan program 100 hari. Kata dia, rakyat lebih memperhatikan pembangunan lima tahun mendatang yang lebih gigih dan lebih bersemangat.

Selanjutnya, dia berjanji akan menggalakkan investasi, membangun infrastruktur, sehingga bisa tercipta lapangan kerja dalam jumlah yang banyak. Yudhoyono menyebutkan bahwa masalah besar yang kini dihadapi pemerintah adalah kemiskinan dan pengangguran. Sikap Yudhoyono terhadap program 100 hari pemerintahannya itu pun membuat peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, mengkritiknya. Ia mengingatkan bahwa yang pertama menggaungkan program 100 hari adalah Presiden sendiri. ''Sekarang kok yang terjadi salah kaprah. Masyarakat malah disalahkan karena menuntut program 100 hari,'' ujarnya.

Ikrar menilai Yudhoyono terlihat ingin meniru Presiden Amerika Serikat, Franklin D Roosevelt (FDR), pada 1932. FDR inilah yang pertama kali memopulerkan istilah program 100 hari. ''Roosevelt ternyata mendapatkan dukungan penuh dari rakyatnya meski ia mengatakan apalah arti 100 hari dibanding dengan 1.460 hari (empat tahun) masa jabatannya,'' jelasnya.

Bedanya, FRD dulu mampu membuat perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang tepat sehingga AS mampu bangkit dari resesi ekonomi untuk menjadi raksasa dunia. ''Presiden sebenarnya mempunyai legalitas untuk seperti itu, tapi sayang kok pengalamannya menjadi jenderal, doktor, dan pernah duduk di pemerintah, sekarang tidak terlihat sama sekali,'' jelas Ikrar. Malah, kata dia, Presiden lebih banyak terjebak jargon-jargonnya sendiri.

Saat berunjuk rasa di beberapa tempat, para mahasiswa pun menganggap janji 100 hari tidak bisa dipenuhi pemerintah. Hal yang sama juga dikemukakan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Muslimin Nasution. Kata dia, dalam 100 hari perjalanannya, pemerintah tidak membuat perubahan berarti. Kasus korupsi yang digarap, katanya, cuma kasus-kasus kecil. Kasus korupsi yang besar, sama sekali tak tersentuh.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit, menganggap pemerintah tidak memberi arah yang prospektif bagi rakyat dalam 100 hari. Yang diberikan hanya kekaburan akibat terjadinya dualisme kepemimpinan Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selain dualisme, Arbi juga menilai kabinet yang disusun Yudhoyono tidak efektif sehingga perlu disederhanakan.

Sementara Kalla sendiri menganggap masalah yang terjadi antara dia dan Presiden bukanlah dualisme kepemimpinan. Ia menegaskan tidak terjadi perbedaan antara dirinya dan Presiden. ''Bahwa gaya saya berbeda, itu persoalan gaya saja,'' tandasnya. Kalla meyakinkan bahwa semua yang dilakukannya itu telah mendapat persetujuan dalam rapat. ( djo/ant )