SBY-JK Tekesan Masih Kampanye

Suarapembaruan 31/1/05: Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dengan Kabinet Indonesia Bersatu -nya, sangat mengecewakan, karena belum melakukan hal-hal yang menyentuh aspek substansial tuntutan rakyat. Dalam program 100 hari pertama, Pemerintahan Yudhoyono-Kalla belum melakukan hal konkrit, malah terkesan Yudhoyono-Kalla masih dalam suasana kampanye.

Demikian pernyataan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR yang dikemukakan Sekretarisnya, A Helmy Faishal Zaini kepada Pembaruan sebelum disampaikan secara resmi dalam jumpa pers "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan SBY" di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (31/1) pagi. "FKB sangat kecewa dengan pemerintahan Yudhoyono-Kalla yang dari awal berani menyampaikan posisi politik dengan program 100 hari, tetapi sampai hari ini tidak ada hal-hal positif mengejutkan yang dilakukannya," tegasnya.

Dikatakan, janji-janji perubahan seperti yang ditawarkan saat kampanye, sampai hari ini tetap janji. Lebih mengecewakan lagi, Presiden Yudhoyono ini masih terus saja berwacana seolah-olah masih dalam suasana kampanye, padahal seharusnya yang harus dilakukan adalah menunjukkan bukti perubahan yang dijanjikan itu melalui kerja dan kinerja.

"Saya tidak tahu, apakah SBY menganggap 100 hari pertama ini masih bulan kampanye. Buktinya, Pemerintahan sekarang masih lebih suka melakukan hal-hal yang sifatnya karikatif," kata Helmy Faishal.

FKB kata Helmy, sangat berharap 100 hari kedua Pemerintahan Yudhoyono-Kalla, jangan lagi dilewatkan begitu saja dengan hal-hal karikatif, tetapi harus dengan program matang maupun dengan terapi kejutan. Ada banyak kasus-kasus korupsi besar di tingkat atas yang mestinya dibongkar tanpa pandang bulu sehingga kelihatan ada perubahan dari pemerintahan sebelumnya.

Dari Atas

Dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), FKB DPR mendesak agar dilakukan dari atas. Memprihatinkan kata Helmy Faishal karena beberapa anggota DPRD di daerah justru diuber-uber seolah-olah menjadi tumbal 100 hari, sementara kasus besar di tingkat atas masih didiamkan.

Dikatakan, kondisi ini memprihatinkan, karena seolah-olah penegakan hukum itu mengambil contoh dari bawah ke atas. Sementara kasus di atas- entah sengaja didiamkan atau tidak berani, masih terabaikan.

Soal politik, FKB DPR juga mencermati, sampai hari ini pemerintah belum memberikan pembangunan politik yang sehat. Janji Yudhoyono bahwa kabinet ini berpihak kepada rakyat, bukan pada parpol, ternyata diingkari.

Buktinya, Presiden Yudhoyono memberi kesempatan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla mengambil alih kepempimpinan Partai Golkar sebagai Ketua Umum partai itu. Pemerintahan SBY-Kalla mendapat mandat penuh dari rakyat dalam Pemilu September 2004 lalu, tetapi dengan posisi Kalla sebagai pemimpin partai, sulit diharapkan pemerintahan tersebut akan mengemban amanat rakyat.

Dikatakan, sistem check and balances yang diharapkan terjadi, sekarang menjadi rancu karena posisi Wapres sebagai Ketua Umum Golkar. "Kita tidak tahu, apakah Jusuf Kalla yang tidak taat ataukah Presiden Yudhoyono yang tidak mampu mengontrol wakilnya itu," kata Helmy Faishal.

Kalau pola-pola keterlibatan dalam parpol tersebut diteruskan kata Helmy Faishal, akan kacau balau kehidupan negara khususnya pembangunan partai poltik ini. Dia berharap, kasus Jusuf Kalla menjadi yang terakhir dan tidak lagi terjadi atas partai lain yang baru akan menggelar kongres atau pun muktamar seperti, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Masih soal politik, FKB DPR juga menyoroti manajemen pengelolaan negara yang kacau balau. Jusuf Kalla sebagai Wapres misalnya dinilai tidak memberikan ruang di mana dia sebagai pengusaha dan sebagai Wapres. "Pola-pola dia sebagai direktur perusahan membuat banyak hal tata negara kacau balau. Itulah yang mendorong teman-teman di DPR mengajukan hak bertanya atas SK Wapres dan hak interpelasi atas surat Sekretaris Wapres (Seswapres)," tegas salah seorang motor usul interpelasi atas surat Seswapres ini.

Di bidang ekonomi lanjut Helmy Faishal, pemerintahan Yudhoyono-Kalla mengingkari janji perubahan dalam banyak hal. Sebab, masyarakat berharap dengan terpilihnya Yudhoyono-Kalla ada perubahan. Harga BBM misalnya, kalau dinaikkan harganya, harga-harga kebutuhan pokok lainnya akan terdongkrak, lalu apa bedanya dengan pemerintahan sebelumnya. (M-15)