Tak Pernah Janji Soal 100 Hari

Kompas 1/2/05: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan dia tidak pernah menjanjikan bahwa dalam 100 hari program pemerintahannya dapat membereskan semua masalah kenegaraan. Pers diminta mengecek kembali rekaman pernyataan Presiden dalam berbagai acara jika pernyataan tersebut memang ada.

Demikian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Senin (31/1). Penegasan itu disampaikan dalam pidato tanpa teksnya setelah menyampaikan pidato tertulisnya, dalam penyerahan penghargaan lomba kelompok sektor kelautan dan perikanan nasional 2005. Hadir dalam acara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dan pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan.

"Jadi, tidak ada di dunia ini, satu pun negara yang pemerintahannya bisa menyelesaikan semua masalahnya pada 100 hari. Waktu 100 hari langkah awal dari pekerjaan-pekerjaan yang tetap berat pada masa lima tahun mendatang. Begitu amanat yang diberikan kepada saya," kata Presiden.

Menurut Presiden Yudhoyono, dalam 100 hari pemerintahannya, banyak pihak yang melontarkan kritik dan kecaman. "Banyak kritik yang meskipun keras, kata-katanya menyakitkan, tetapi sesungguhnya konstuktif, membangun. Tujuannya, agar pemerintah bekerja lebih giat, lebih keras dan menghasilkan sesuatu yang diharapkan rakyat," katanya.

Oleh sebab itu, Presiden menyatakan dirinya dan para menteri, gubernur dan pimpinan daerah, agar dapat menyambut kritik pers dengan jiwa besar dan terbuka. "Anggaplah itu pemicu dan pemacu agar kita bekerja lebih giat lagi membangun bangsa," jawabnya

Adapun terhadap kritik dan kecaman yang dinilai kurang dan tidak objektif, kriterinya tidak tepat dan penuh dengan sesuatu yang bertentangan dengan logika, Presiden Yudhoyono juga meminta para menteri dan pejabat menjawab dengan baik pula. "Tidak perlu kita reaktif berlebihan. Lantas, dengan penuh kegusaran, mau marah begitu. Jelaskan secara baik, gamblang, agar rakyat mengerti duduk persoalannya dengan benar.," lanjutnya.

Presiden Yudhoyono memberi contoh kritik yang termasuk tidak tepat adalah menyatakan pemerintah gagal dalam 100 hari ini karena tidak berhasil menciptakan lapangan kerja. "Tentu menciptakan lapangan kerja yang banyak untuk mengatasi pengangguran yang kompleks, angkanya 10 persen dari total angkatan kerja itu tentunya tidak mungkin bsia diselesaikan dalam tiga bulan. Teori ekonomi mana pun tidak ada yang mampu menciptakan lapangan kerja yang banyak selama 100 hari ini," tanya Presiden.

Dikatakan Presiden Yudhoyono, dari kunjungannya ke berbagai pelosok, termasuk ke Sumatera Selatan baru-baru ini dikunjunginya, pihaknya mendapat kesan bahwa rakyat lebih peduli, lebih berharap dan lebih berkepentingan dengan apa yang konkrit daripada mempersoalkan 100 hari pemerintahannya. "Saya menangkap bahwa mereka mempunyai harapan. Mengapa? Karena program yang kita lakukan adalah program konkrit. Ada ruang dan potensi, misalnya bagi Sumsel dan juga semua provinsi untuk dapat membangkitkan berbagai sektor perekonomiannya. Anggaplah kritikan dan kecaman dari rakyat itu sebagai harapan dari rakyat untuk yang lebih besar lagi," kata Presiden

Baru 84 Persen
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Ad Interim yang juga Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers usai memimpin Rapat Koordinasi Menteri-menteri dibidang Ekonomi mengatakan, dari 68 program dalam agenda 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu di bawah Menteri Koordinator Perekonomian, 57 program atau 84 persen diantaranya dinyatakan selesai. Sekitar 40 program diantaranya merupakan program perbaikan iklim investasi.

Sri menyebutkan, lima dari 68 program yang terkait dengan agenda pertama, yakni program penciptaan Indonesia aman dan damai terkait dengan penyelesaian konflik. 60 program lainnya terkait dalam bidang peningkatan kesejahteraan rakyat. "Tiga program lain termasuk dalam agenda khusus, seperti penanganan hari raya Lebaran dan Natal. Ketiganyaselesai secara lengkap," kata Sri.

Sementara dari 50 program perbaikan iklim investasi, ada 40 program yang selesai dan berlanjut, sedangkan sepuluh lainnya dalam proses penyelesaian. Program yang dalam proses penyelesaian ini sebagian besar disebabkan ada faktor-faktor di luar pemerintah yang harus ditunggu. "Contohnya, persetujuan program pengalihan utang dari pemerintah Inggris yang akan dialokasikan pada peremajaan bis Damri, masih butuh persetujuan DPR," katanya. (OIN/BOY)