Janji SBY Jangan di Awang-awang

Kompas dan Waspada 29/1/05: Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menilai pemerintah SBY-Kalla belum dapat merealisasikan janji-janji kampanye pada Pemilu 2004 lalu. "Saya ingatkan janji-janji kampanye jangan berada di awang-awang," kata Megawati Soekarnoputri usai menerima kunjungan Presiden Timor Leste Xanana Gusmao di kediamannya Jalan Teuku Umar Jakarta Pusat, Jumat (28/1).

Menurut Mega, rakyat dapat menilai berapa banyak janji-janji yang disampaikan dalam kampanye telah terealisasi dalam bentuk program kerja. Karena janji-janji itu, kata dia, 100 hari bagi sebagian besar rakyat Indonesia menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan baru ini. "Tentu rakyat juga akan melihat berapa banyak janji-janji itu dibuktikan," ujar dia.
 

Sementara itu, Kompas memberitakan bahwa Mantan presiden Megawati Soekarnoputri, yang sebelumnya menyatakan, beroposisi terhadap pemerintah, melontarkan kritik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Yudhoyono. Menurut Megawati, janji kampanye dilontarkan SBY-Kalla jangan berada di awang-awang.

"Saya tidak memberikan penilaian. Tetapi yang saya ingin ingatkan adalah, 100 hari itu bagian dari janji kampanye Presiden SBY," ujarnya menjawab wartawan, usai menerima Presiden Timor Timur Xanana Gusmao di Jalan Teuku Umar 27, Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan Megawati didampingi mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, mantan Menko Politik dan Keamanan Hari Sabarno, dan mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono.

Menurut Megawati, akan melihat sampai seberapa jauh janji-janji kampanye bisa dibuktikan dan terealisasikan. "Tentu saja kita berupaya, berkompetisi, dan melakukan kampanye dengan membuat program dan pendidikan politik rakyat. Itu harus dilakukan, sehingga janji-janji kampanya itu jangan di awang-awang," katanya.
 

Amien Rais
Mantan Ketua MPR Amien Rais juga menilai program 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla tidak membawa perbaikan di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Agenda pemerintah untuk memberantas korupsi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat juga belum terbukti.

Pendapatan senada dilontarkan pengamat ekonomi Ichsanudin Noorsy pada diskusi publik Refleksi Seratus Hari Pemerintahan SBY-Kalla di Benteng Vredeburg, Yogyakarta, Kamis malam.

Amien Rais menilai Yudhoyono memiliki visi politik, sosial, ekonomi, dan kebijakan luar negeri cukup bagus, namun tidak disertai tindakan konkret. Yudhoyono-Kalla tidak memiliki keberanian moral untuk mengambil risiko. Karakter kepemimpinan mereka adalah pemimpin yang cari aman dan hanya bertahan pada status quo.

Selain itu, Amien juga melihat pemerintahan Yudhoyono-Kalla lebih suka berwacana dalam menghadapi masalah. Sedangkan soal tindakan menjadi urusan belakangan. Amien mencontohkan dalam kasus Aceh, Yudhoyono menetapkan langkah-langkah evakuasi jenazah, perbaikan saluran listrik dan saluran telepon, menjaga ketertiban, dan seterusnya. Kebijakan itu dinilai Amien tidak tidak jelas, dan bersifat normatif sehingga tidak bisa menjadi langkah konkret.

Ichsanudin menilai Yudhoyono-Kalla gagal melakukan konsolidasi, konsiliasi, dan aksi pemerintahan. Selain percepatan penyelesaian masalah Aceh yang belum jelas nasibnya, penanganan korupsi dan peningkatan kesejahteraan rakyat juga tidak terbukti. “Saya sudah menyampaikan temuan korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi belum ada respon," katanya

Secara terpisah Ketua Umum DPP PDS Ruyandi Hutasoit dan Sekjennya ML Denny Tewu menilai janji-janji Presiden Yudhoyono dalam 100 hari pemerintahan nyaris tidak terpenuhi. "Bahwa 100 hari bukan cermin keseluruhan kinerja pemerintahan SBY-Kalla itu benar, tetapi harusnya fondasi pembangunan lima tahun bisa diproyeksikan, dan ini justru tidak menunjukkan data dan fakta positif," ujar Hutasoit.

Namun, PDS menilai keliru jika pemerintahan Yudhoyono mengelak dinilai kinerja 100 harinya. Jika pemerintahan Presiden Yudhoyono menolak dari evaluasi 100 hari, sama saja dengan mengingkari janji kampanye dan melukai hati rakyat.

Hubungan koordinatif antara Presiden dan Wakil Presiden dinilai tidak menunjukkan tingkat koordinasi menggembirakan. Bahkan, ada tumpang tindih kewenangan antara Presiden dan Wakil Presiden."Komitmen Presiden memimpin langsung penanganan korupsi belum menunjukkan upaya konstruktif,"ujar Denny Tewu.

Perlu penyegaran kabinet
Karena itu, menurut DPP PDS, selain perlu ada penyegaran di jajaran kabinet, kordinasi antara Presiden dan Wapres perlu diutamakan, saat ini juga dibutuhkan gebrakan cepat dalam memenuhi harapan rakyat.

Gagasan agar Presiden Yudhoyono mengevalusi kembali dan merombak kabinetnya, juga dilontarkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida, Jumat, usai diskusi Koalisi untuk Kebebasan Informasi di Jakarta. "Ganti Jaksa Agung, Kepala Polri serta Menteri Hukum dan HAM yang tidak berhasil memberantas korupsi, sebagaimana yang dijanjikan Presiden," ujarnya.

Sedangkan, mahasiswa dan LSM di DI Yogyakarta yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Korban Kebohongan Yudhoyono-Kalla berunjuk rasa mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Aksi dilakukan di depan Gedung DPRD DIY, Kantor Gubernur DIY, dan perempatan Kantor Pos Besar.

Presiden Yudhoyono:
Rakyat Tidak Melihat Program 100 Hari
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, rakyat Indonesia dipelosok-pelosok pedesaan tidak ada yang berbicara soal program 100 hari kinerja pemerintahan yang dipimpinnya. Bagi rakyat yang ada di pelosok adalah bagaimana mereka dapat terus bergerak menyongsong masa depannya dengan penuh semangat dan kegigihan untuk mencapai kesejahteraan.

Ini dikatakan Presiden Yudhoyono usai panen raya di Desa Sumber Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Palembang, Sumatera Selatan, menanggapi pertanyaan soal kinerja pemerintahannya selama 100 hari pertama yang jatuh Jumat (29/1) kemarin.

Sebaliknya, berbagai kritik dilontarkan terhadap kinerja pasangan Yudhoyono-Kalla yang dinilai tidak banyak membawa perbaikan. Ini dikatakan oleh mantan Ketua MPR Amien Rais, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Laode Ida. Sementara itu, sejumlah mahasiswa di Yogyakarta memperingati 100 hari pemerintahan Yudhoyono-Kalla dengan unjuk rasa.

Menurut Presiden Yudhoyono, apa yang disebut program 100 hari, "memang telah menjadi wacana politik. Sebagaimana kami jelaskan berkali-kali, kami sudah meletakkan landasan dan arah jelas untuk lima tahun mendatang. Menyusun rencana dan mengeluarkan instruksi, menghidupkan lembaga-lembaga, melakukan shock therapy dan segala kebijakan lain, yang Insya Allah, akan kami lanjutkan terus," ujarnya.

Tantangan 100 hari itu akan berlanjut lima tahun mendatang. "Memang ada sebagian orang yang mengukur 100 hari, namun kalau saya datang ke pelosok-pelosok desa, bertemu rakyat di pedesaan, terutama di sektor-sektor pertanian, mereka tidak ada yang berbicara mengenai 100 hari," kata Presiden.

Menurut Yudhoyono, tantangan ke depan bukan 100 hari, tetapi lima tahun mendatang. Tantangan itu adalah bagaimana pengelolaan politik, hukum dan keamanan itu berjalan secara lebih baik lagi. "Kemudian bagaimana pembangunan ekonomi dapat dan kesejahteraan rakyat terus berlanjut. Menurut saya, solusinya hanya satu, yaitu rencana yang baik, manajemen baik dan kerja keras," tambah Presiden.

Setelah lewat 100 hari pertamanya itu, Presiden Yudhoyono menyatakan rasa optimisme akan kemajuan yang akan dicapainya, khususnya dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut Presiden Yudhoyono juga menyatakan, meskipun dalam 100 hari pemerintahannya ini, prioritas dan konsentrasinya diarahkan untuk mengatasi akibat bencana di Alor, Nabire dan menyusul di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, namun tidak berarti kegiatan pemerintahan lain juga berhenti.

"Ingat yang akan kita lakukan adalah lima tahun ke depan. Ini adalah pekerjaan besar, yang telah ditetapkan dalam satu agenda dan prioritas pemerintah selama lima tahun mendatang. Tantangan terbesar kita adalah memecahkan masalah pengangguran dan mengurangi kemiskinan," lanjut Presiden.

Hanya Dalam Gaya
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, tidak ada perbedaan pendapat antara dirinya dengan Presiden Yudhoyono. Segala keputusan telah dibicarakan dan disepakati bersama. "Semua yang saya lakukan, Presiden selalu setujui dalam rapat. Bahwa gaya saya berbeda, itu soal gaya saja. Bukan soal apa-apa," katanya usai sholat Jumat di Istana Wakil Presiden, Jumat.

Menurut Kalla, segala langkahnya telah dibicarakan dengan Presiden. "Disetujui dulu baru bertindak, tetapi Anda kan tidak perlu diberitahu apa persetujuannya. Masak setiap hal yang saya bicarakan saya harus kasih tahu Anda," ujar Wapres.

Sementara mengenai 100 hari pemerintahan Presiden Yudhoyono, Kalla mengatakan, banyak yang dihasilkan. "Kalau tidak ada yang berhasil barangkali Anda takut keluar rumah. Tetapi ini aman-aman saja, situasi baik, ekonomi lancar, harga tidak banyak naik, ukurannya kan itu," ujarnya.

Menanggapi kekecewaan atas lambannya pemberantasan korupsi, Kalla mengatakan, " Apa koruptor tiba-tiba naik, kan tidak. Justru turun. Semua harus dilihat satu persatu. Kalau negara ini tambah susah, baru ada yang tidak berhasil."

Kalla mengakui kasus-kasus korupsi belum selesai seluruhnya. "Tetapi yang penting trendnya. Coba tanya, gubernur, bupati mereka takut sekarang, begitu dia ada masalah panggil polisi, tangkap saja. Kan disitu pemberantasan korupsi, bukan banyaknya orang yang ditangkap. Tetapi, trend orang takut pada korupsi, itu yang paling pokok," kata Wapres.  (J06/SON/BUR/ELY/har)