Kinerja 100 Hari Pemerintah SBY-Kalla

Kompas 28/1/05: KITA termasuk yang bertanya diri, tepatkah Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla mengintroduksi Agenda 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu. Mau tidak mau masa 100 hari mengundang penilaian, padahal masa 100 hari terlalu pendek.

Ada beberapa faktor yang membuat masa itu terlalu pendek. Pemerintah pascareformasi tidak lagi bekerja dengan dibekali Garis Besar Haluan Negara. Perencanaan dibuat sepenuhnya oleh setiap pemerintah baru. Mau tidak mau lebih memerlukan waktu.

Sebagian terbesar menteri Kabinet Indonesia Bersatu ternyata muka-muka baru. Dengan sendirinya diperlukan waktu lebih lama dan lebih intensif bagi kebanyakan menteri baru untuk mengenali, mengetahui, dan mendalami departemen dan menyusun program kerja, program 100 hari sekalipun. Apalagi, program 100 hari pertama disusun dalam kerangka pembangunan jangka menengah.

MEMANG tidak bertolak dengan tangan hampa karena pasangan Presiden-Wakil Presiden sudah lebih dulu memiliki visi, misi, dan program pasangan capres-cawapres itulah yang dijadikan titik tolak.

Kita baca prioritas Agenda 100 Hari Pertama itu. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Adil. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis. Mewujudkan Indonesia yang Lebih Sejahtera.

Masing-masing butir kemudian dirumuskan lebih programatis serta berarah tindakan atau implementasi. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Demokratis dijabarkan sebagai "penyelesaian masalah konflik, penanggulangan terorisme, penanggulangan aksi ilegal".

Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis dijabarkan dengan "penguatan institusi Kejaksaan Agung, penyelesaian kasus-kasus korupsi, melanjutkan reformasi birokrasi".

Mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera diurai dengan program-program: "perbaikan iklim investasi, menjaga stabilitas ekonomi makro, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan".

DALAM laporan tertulis pemerintah yang disusun Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kecuali agenda besar dan langkah-langkah pokok di atas, disertakan pula program lebih rinci dari berbagai departemen dan instansi yang bersangkutan.

Pemerintah tampak menanganinya dengan serius dan menjabarkannya dalam program tindakan. Namun, dengan maksud baik dan kerja sungguh-sungguh pun, 100 hari adalah masa yang terlalu pendek.

Masa itu lebih pendek lagi jika dibandingkan dengan tinggi dan intensnya ekspektasi rakyat serta semangatnya komitmen serta janji pemerintah. Akibat dua hal tersebut, sempat muncul momentum yang padat menyongsong kinerja 100 hari. Padahal, seperti kita uraikan di atas, tidaklah sederhana mewujudkan ekspektasi yang begitu sarat, meskipun dikombinasikan dengan komitmen dan kesungguhan pemerintah baru.

Kabinet terdiri dari kebanyakan orang baru. Persoalan telah bertali-temali demikian rumit. Sistem demokrasi yang bersendi hukum tidak memberi ruang leluasa untuk misalnya mengambil langkah "hantam kromo".

Beberapa hal mudah terlibat sikap dilematis. Iklim investasi menghendaki hapusnya praktik-praktik pemungutan yang menyebabkan ekonomi dan bisnis biaya tinggi. Ambil tindakan secara "main kayu" terhadap tersangka dan tertuduh koruptor pun perlu proses hukum dalam pengertian prosedur, substansi, dan rasa keadilan.

Bahkan penyelesaian konflik, memburu pelaku teror juga memerlukan waktu. Belum lagi kemudian muncul rangkaian bencana alam yang memuncak pada gempa dan gelombang tsunami di Aceh dan Sumatera Utara.

Segera tampil langkah serba dilematis yang harus diambil oleh pemerintah. Misalnya kenaikan BBM. Kenaikan dengan seleksi yang tetap melindungi rakyat banyak, serta mengurangi subsidi yang lebih dinikmati kelompok berada pun, tetap disertai dilema yang menimbulkan sikap ambivalen pada pemerintah.

BERULANG kali kita ingatkan, memerintah secara efektif dalam sistem demokrasi tidak sesederhana seperti dalam sistem otokrasi. Persoalan lebih rumit ketika sosok kepemimpinan dalam pemerintah memberi kesan sebagai sosok yang hati-hati, penuh timbang rasa, sehingga memberi impresi dan dampak kurang efektif.

Demi kepentingan pemerintah dan kepentingan kita bersama, kita sampaikan pula kesan yang akhir-akhir ini berkembang dalam masyarakat. Bahwa latar belakang dan pribadi Presiden dan Wapres berbeda.

Hal itu wajar. Perbedaan itu justru positif dan membangkitkan sinergi tinggi jika disikapi sebagai saling melengkapi. Taruhlah yang satu intelektual, penuh pertimbangan, hati-hati dalam bersikap dan melangkah. Yang lain, lebih praktis, cepat bertindak. Namun, jika perbedaan itu sempat dibiarkan atau kemasukan faktor intrik secara sadar atau tidak sadar, serba salahlah yang kita tuai.

Kita tidak bisa mengatakan seberapa jauh perbedaan yang positif sempat agak tergelincir. Sekali lagi, demi kebaikan pemerintah, lebih baik kita sampaikan isyarat yang dilihat dan dirasakan dalam masyarakat itu.

SIAPA pun yang menyelenggarakan pemerintahan di tengah rangkaian keterpurukan seperti yang kita alami dihadapkan pada pilihan-pilihan kebijakan dan tindakan yang tidak sederhana, tidak hitam-putih, tetapi kompleks, rumit, dan kebanyakan pilihannya adalah yang oleh almarhum IJ Kasimo disebut sebagai minus malum, pilihan yang sering kali antara yang buruk dan yang kurang buruk.

Demokrasi, apalagi demokrasi dalam transisi, memerlukan kepiawaian berkomunikasi karena segala sesuatu, apalagi persoalan-persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak memerlukan diskursus, komunikasi, dialog dalam panggung terbuka alias di ruang publik.

Setiap warga yang mempunyai rasa tanggung jawab berpendapat kita tidak bisa gagal lagi. Seratus hari sudah dilalui dan akan dilanjutkan dalam amplifikasi suasana yang lebih berkinerja. Gereget, semangat, dan komitmen hari-hari menjelang pemerintah baru ini agar diberi tindakan yang lebih nyata. Efektivitas kebijakan dan tindakan pemerintah, itulah langkah yang diharapkan.