SBY dan Politik "Gusti Ora Sare"

Tiba-tiba Pak Harto bertanya, "Kalau kamu disuruh memberi nilai selama saya menjadi presiden, berapa nilai yang kamu berikan?" Mendapatkan pertanyaan tak terduga di pagi itu, 19 Juni 1999, dengan spontan saya menjawab bahwa nilainya adalah enam.

Mendengar jawaban itu, Pak Harto hanya tersenyum dan berkata dengan sabar bahwa nilai yang saya berikan hanya temaram. Tidak gelap, tidak terang. "Tapi tidak apa-apa, toh Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur."

Adagium "Gusti ora sare" (Tuhan tidak tidur) seperti yang diucapkan Pak Harto itu hadir kembali dalam memori pendek saya beberapa hari terakhir ini. Hal itu berkaitan dengan meroyaknya pertanyaan seputar berapa nilai yang pantas diberikan untuk Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) setelah 100 hari menjalankan roda pemerintahan. Selain itu, setelah mencermati gaya kepemimpinan SBY, saya menarik kesimpulan sementara bahwa karakter kepemimpinan SBY ternyata juga bersandar pada prinsip "Tuhan tidak tidur". Politik "Gusti ora sare".

Kalau menyimak proses sosialisasi keluarga Jawa pada umumnya, prinsip Tuhan tidak tidur itu biasanya diajarkan oleh ibu kepada anaknya. Tujuannya adalah agar anak belajar menerima keadaan dengan sabar dan meyakini bahwa time will tell the truth. Pada kasus Pak Harto, diberi nilai enam tentu menyesakkan. Padahal, selama ia memerintah, masyarakat bergerak dari tidak bisa makan ayam dan telur menjadi masyarakat yang bosan makan ayam dan telur. Dari baju yang lusuh berubah menjadi setelan jas, dasi, dan sepatu yang enak dipakai. Bahkan telepon seluler, multimedia, dan mobil bertebaran di mana-mana. Pendeknya, tinggal putar mesin saja, semua barang akan tersedia.

Karena itu, ketika capaian yang luar biasa tersebut hanya diberi nilai enam, semua persoalan akhirnya dikembalikan pada kearifan adagium "Gusti ora sare". Semua diserahkan pada kekuatan waktu. Pak Harto memang terpaksa harus mendapatkan nilai temaram. Karena bersamaan dengan kemajuan pembangunan tersebut, demokrasi menjadi rapuh (jika tidak boleh disebut mati), pelanggaran hak asasi manusia meluas, beban utang pemerintah menggunung, serta korupsi, kolusi dan nepotisme tumbuh subur.

JIKA pemerintahan Orde Baru dengan segala sudutnya itu mendapatkan nilai enam, lalu berapa nilai yang pantas untuk pemerintahan SBY-JK? Untuk 100 hari pertama, karena belum ada gebrakan yang menonjol yang bisa dijadikan barometer penilaian, nilai enam adalah cukup. Kejujuran SBY untuk mengakui bahwa koordinasi penanganan bencana di Aceh dan Sumatera Utara adalah lemah merupakan poin tertinggi yang memperkuat performa indikator-indikator lain, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, kenaikan indeks harga saham gabungan, dan realisasi kredit.

Kejujuran semacam itu, harus diakui, sulit ditemukan ketika Orde Baru berkuasa. Tanpa sikap jujur yang demikian, bisa dipastikan nilai pemerintahan SBY-JK hanya akan berkisar di angka lima. Tetapi, terlepas dari performa ekonomi makro yang membaik dalam 100 hari terakhir, realitas kehidupan sehari- hari belum menunjukkan perbaikan signifikan. Nilai pemerintahan SBY-JK memang temaram. Akibatnya, perasaan gundah membuncah di hati rakyat. Kalau ditelusuri, perasaan gundah itu tampaknya bersumber pada karakter kepemimpinan SBY itu sendiri. Suatu gerak kepemimpinan yang bersandar pada prinsip "Gusti ora sare".

Tanpa determinasi yang kuat, gaya kepemimpinan yang bersandar pada prinsip "Tuhan tidak tidur" itu lebih banyak mengakibatkan "kekacauan" daripada keteraturan. Hal itu disebabkan hati pemimpin tersebut dipenuhi dengan perasaan sabar dan sikap mengalah. Menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijakan alam. Tetapi, tanpa disadari, kesabaran yang demikian itu justru menjadi akar "kekacauan" sehingga membuat hati rakyat menjadi gundah.

Persemaian awal dari perasaan gundah tersebut adalah ketika SBY terlalu kompromistis dalam penyusunan kabinet. Nama-nama yang muncul menjadi menteri tidak menimbulkan antusiasme publik karena sedikit melenceng dari idealisasi zaken kabinet. Tetapi, rakyat tetap menunggu realisasi program aksi 100 hari dari pemerintah seperti yang dijanjikan SBY-JK ketika berkampanye. Biarlah pemerintah bekerja tanpa diganggu. Sekali lagi, yang terjadi adalah kekecewaan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla bukannya mati-matian konsentrasi untuk mengurusi kebijakan publik, tetapi malah menambah beban pribadi dengan mengusung Partai Golkar. Setelah itu, menyusul kejadian-kejadian kontroversial yang mengherankan masyarakat seperti surat keputusan wakil presiden soal penanganan bencana di Aceh dan Sumatera Utara, surat edaran sekretaris wakil presiden, serta memo wakil presiden soal pembelian gula oleh Bulog.

FENOMENA di atas bisa saja dilegitimasi karena perbedaan karakter kepemimpinan antara SBY yang hati-hati dan JK yang ingin serba cepat dalam pengambilan keputusan. Tetapi, "kekacauan" demikian bisa diminimalisasi jika SBY melakukan pembalikan cara pikir tentang kearifan prinsip "Tuhan tidak tidur". Prinsip itu harus dibalik untuk menjadi tindakan politik yang tegas. Artinya, segala gerak wakil presiden, para menteri, dan para birokrat pendukungnya harus terkontrol. Selain itu, segala keputusan politik juga harus diambil dengan mengabaikan tekanan-tekanan kelompok tertentu.

Tanpa langkah demikian, perasaan gundah akan semakin membuncah di hati rakyat. Terlebih lagi kalau beberapa persoalan lain, seperti penghapusan subsidi bahan bakar minyak, kecilnya lowongan pekerjaan, dan masih mahalnya biaya pendidikan serta kesehatan, ikut diperhitungkan.

Pendeknya, kearifan prinsip "Gusti ora sare" harus diterjemahkan dalam tindakan politik yang bisa disejajarkan dengan ilustrasi: Kalau saya seorang jenderal, bergelar doktor, umur 50 tahun lebih, anak-anak sudah mandiri, dan sekarang menjadi presiden, tidak ada lagi yang saya takuti kecuali rakyat dan Tuhan. ►Sukardi Rinakit Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate, Kompas 28/1/05