Ketidakpuasan Mulai Terekspresikan

Kompas 28/1/05: Niat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengawali 100 hari pemerintahannya dengan memberikan bukti nyata dan kerja keras ternyata belum banyak dirasakan hasilnya. Meskipun keyakinan masyarakat terhadap pemerintahan ini masih sangat tinggi, tampak kecenderungan meningkatnya ketidakpuasan terhadap pemerintah dalam menangani berbagai bidang kehidupan masyarakat.


Demikian yang dapat disimpulkan dari hasil jajak pendapat Kompas di 32 kota di Indonesia, menanggapi sepak terjang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 100 hari semenjak ia dilantik, 20 Oktober 2004.

Dibandingkan dengan bulan pertama pemerintahannya, terjadi penurunan kepuasan pada berbagai persoalan, seperti bidang ekonomi, hukum, dan kesejahteraan sosial. Sementara bidang politik, seperti jaminan kebebasan berekspresi, kebebasan pers, ataupun upaya mencegah disintegrasi, secara umum tidak mengalami perubahan yang signifikan selama 100 hari belakangan ini, tetap diapresiasi secara positif oleh mayoritas responden.

Dalam jajak pendapat ini, gebrakan 100 hari dalam bidang ekonomi yang selama ini didengungkan ternyata berdampak kurang menguntungkan pada pencitraan pemerintahan Yudhoyono.

Terkait dengan persoalan perekonomian, terdapat kecenderungan pemerintahan yang mulai meninggalkan kebijakan penyubsidian dan mengarahkan pada ekonomi pasar. Namun, upaya pemerintah dalam mengendalikan harga barang agar tidak melonjak drastis ternyata menjadi titik lemah, yang sangat memengaruhi citra yang diberikan masyarakat kepada pemerintah.

Kenaikan drastis harga bahan bakar pertamax dan gas elpiji di penghujung tahun 2004, misalnya, tidak saja membuat konsumen kedua jenis barang itu berteriak, tetapi juga kondisi ekonomi rakyat melemah karena efek domino yang diakibatkannya. Belum lagi jika rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak premium diwujudkan dalam beberapa waktu mendatang, diperkirakan makin memicu ekspresi ketidakpuasan masyarakat.

Saat ini saja sudah terjadi kenaikan rasa ketidakpuasan yang cukup signifikan dalam memandang penanganan pemerintah terhadap harga barang dan jasa. Kalau pada bulan pertama pemerintahan Yudhoyono ketidakpuasan terhadap persoalan ini hanya disuarakan oleh 39 persen responden, kini meningkat pesat menjadi 66 persen.

Senada dengan persoalan harga barang kebutuhan, upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran juga belum dirasakan hasilnya. Memang, persoalan pengangguran tidak mungkin ditangani tuntas dalam 100 hari. Namun, besarnya kenaikan rasa ketidakpuasan yang disuarakan responden jika dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya menunjukkan indikasi yang cukup serius bahwa soal ini betul-betul tidak menampakkan tanda-tanda citra yang membaik. Pada penilaian di bulan pertama, mereka yang menyuarakan ketidakpuasan berjumlah 54 persen. Kini, ekspresi ketidakpuasan itu sudah meningkat menjadi 72 persen.

DALAM bidang hukum, juga terjadi perubahan yang cukup signifikan. Meskipun secara umum kondisi penegakan hukum masih dinilai baik, dinyatakan oleh 61 persen responden, ada beberapa komponen penilaian yang mengalami penurunan kepercayaan.

Penanganan korupsi, kolusi dan nepotisme, yang diapresiasi masyarakat secara positif sejak bulan pertama dan kedua, kini mengalami penurunan dan cenderung dinilai kurang memuaskan. Pada bulan pertama, misalnya, janji-janji pemberantasan korupsi oleh pemerintahan Yudhoyono membuat 54 persen publik jajak pendapat menyikapinya dengan melontarkan rasa puas.

Rasa kepuasan itu meningkat menjadi 61 persen pada bulan kedua setelah beberapa langkah hukum ditegakkan, di antaranya penahanan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh; penahanan mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2004-2009 dari Partai Golkar, Adiwarsita; ataupun pengungkapan berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah di berbagai provinsi di negeri ini.

Namun, proses hukum yang menampakkan gejala akan berlarut-larut membuat kesabaran masyarakat terusik. Turunnya rasa kepuasan di masa 100 hari usia pemerintahannya, menjadi 47 persen, memberikan petunjuk yang nyata mulai lunturnya kepercayaan terhadap keadilan di bidang hukum.

Bidang hukum lainnya, yang seolah menjadi maskot dalam program 100 hari pemerintahan Yudhoyono, juga terancam mengalami penurunan kepercayaan akibat ketidakpuasan yang makin menonjol dalam upaya penegak hukum menangani kasus-kasus kriminal.

Belakangan ini, kasus Adiguna Sutowo yang menjadi tersangka penembak mati pelayan bar, Yohanes Brachman Hairudy Natong, di Hotel Hilton, misalnya, menjadi taruhan yang cukup berat. Nama besar keluarga mantan Direktur Utama Pertamina, Ibnu Sutowo, menjadi ujian kebenaran bahwa hukum yang ditegakkan pemerintahan kali ini tidak memandang latar belakang seseorang.

Namun, saat ini justru sikap skeptis yang mulai menyelimuti publik dalam penanganan kriminalitas. Setidaknya, hal demikian tergambar dalam pernyataan 52 persen responden yang tidak puas terhadap upaya pemerintah dalam menangani kasus kriminal. Padahal, sebelum kasus ini mencuat, ketidakpuasan hanya dirasakan 42 persen responden.

TIDAK dapat disangkal pula jika selama sebulan terakhir ini konsentrasi pemerintahan sepertinya tersedot pada penanganan bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sebagian Sumatera Utara. Akibatnya, penanganan di beberapa bidang lain terkesan kurang terdengar. Walaupun ini bisa dimaklumi, ditunjukkan dengan tingkat keyakinan yang tetap tinggi akan kemampuan pemerintah saat ini, secara realistis masyarakat mulai disadarkan akan lemahnya koordinasi di dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Penanganan bencana yang menelan korban meninggal lebih dari 125.000 jiwa ini bisa jadi merupakan bukti bagi kekurangsiapan manajemen pemerintahan. Kekurangsigapan koordinasi menjadi wacana sehari-hari yang menyurutkan citra kekompakan kabinet.

Penilaian publik jelas tergambar dalam rekam jejak 100 hari ini bahwa kepuasan terhadap langkah presiden dalam memimpin kabinet menurun, dari 84 persen pada bulan pertama pemerintahannya menjadi 70 persen pada bulan ini.

Kurangnya koordinasi sekaligus juga membuat kinerja para menteri dipandang tidak memuaskan, terlihat dari menurunnya kepuasan masyarakat dari 49 persen pada bulan pertama menjadi 41 persen pada saat ini.

Menurunnya kepuasan responden terhadap kekompakan kabinet ini bisa jadi disebabkan oleh beberapa langkah kontroversial yang menunjukkan kurang sinkronnya hubungan di dalam kabinet pemerintahan.

Beberapa peristiwa, seperti penerbitan Surat Keputusan Wakil Presiden/Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanganan Bencana Aceh yang dinilai sebagian kalangan tidak memiliki kejelasan dasar hukum, ataupun surat Sekretaris Wakil Presiden Prijono Tjiptoherijanto tertanggal 27 Desember 2004, yang berisi arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada para menteri untuk tidak terlalu menganggap penting rapat kerja dengan DPR karena dianggap membuang- buang waktu dan tenaga, menunjukkan lemahnya kontrol di dalam kabinet saat ini.

Hingga kini, sekalipun beberapa indikasi penurunan kepuasan dan meningkatnya ketidakpuasan terjadi, hal itu belum banyak berpengaruh pada keyakinan mereka akan kemampuan Presiden Yudhoyono memimpin negeri ini.

Tingkat keyakinan yang tinggi, 77-82 persen, terhadap kemampuan Yudhoyono memperbaiki bidang ekonomi, politik, hukum, dan kesejahteraan sosial, yang diekspresikan publik, menunjukkan masih tingginya harapan pada kepemimpinannya.

Namun, sebagaimana layaknya opini masyarakat yang bersifat dinamis, bila ekspresi penurunan kepuasan di kemudian hari terus berlanjut, bukan tidak mungkin keyakinan akan berubah menjadi ketidakyakinan. (Bambang Setiawan/ Litbang Kompas)