Janji-Janji Presiden Sulit Ditepati

Jakarta, Kompas 28/1/05: Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) tidak dapat menerjemahkan janji-janji politik yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat kampanye pemilihan Presiden. Ini tampak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah disusun oleh Bappenas.

Target yang "dijual" kepada publik di masa kampanye tidak menjadi target RPJMN. Bahkan, RPJMN sama sekali tidak menetapkan target untuk indeks pembangunan manusia. Padahal Yudhoyono pada Mei 2004 jelas menyebutkan target indeks pembangunan manusia pada tahun 2009 akan mencapai peringkat kurang dari 91 dari peringkat 112 tahun 2003.

Menurut ekonom dari Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati, janji politik Yudhoyono di bidang ekonomi menjadi tanda tanya besar ketika disandingkan dengan dokumen perencanaan yang dibuat oleh para menteri ekonomi. "SBY telah menjanjikan banyak hal bagi masyarakat, namun para menterinya menyadari yang dijanjikan itu sulit ditepati. Harus bekerja keras jika ingin mencapainya, atau pilihan lainnya tidak menepati janji itu," tuturnya dalam diskusi "RPJMN - Pembangunan untuk Siapa?", yang diadakan oleh Gerakan Kebangkitan Indonesia Raya di Jakarta, Kamis (27/1).

Namun, lanjut Ninasapti, para menteri memilih cara lebih "elegan", yaitu dengan membuat target yang lebih rendah dari yang ingin dicapai Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam janji politiknya. "Jelas terjadi tawar menawar antara prioritas pembangunan yang dijanjikan Presiden dengan angka target yang dicantumkan dalam RPJMN," kata Ninasapti.

Itu antara lain terlihat dari penetapan target yang lebih rendah, atau bahkan tidak dicantumkan target kuantitatifnya, tetapi hanya kualitatifnya. "Angka pengangguran dari Menko Perekonomian lebih rendah dari target Presiden, pendapatan per kapita RPJMN lebih rendah dari target, dan indeks pembangunan manusia tidak disebutkan dalam RPJMN," tutur Ketua Jurusan Studi Ekonomi Pembangunan UI itu.

Pendapat senada disampaikan pengamat ekonomi pertanian Bustanul Arifin. Revitalisasi pertanian dan pembangunan pedesaan yang selalu disebut Presiden sebagai satu dari triple track kebijakan membangun ekonomi Indonesia, tidak dijabarkan secara jelas langkah yang dilakukan untuk revitalisasi pertanian.

"Banyak program yang tumpang tindih, kabur, dan terkesan tanpa koordinasi. Tampak dominasi birokrasi sangat kuat dalam penyusunan RPJMN," tutur Bustanul.

Program 100 hari
Belum jelasnya arah kebijakan untuk memenuhi janji politik Presiden antara lain dapat dilihat dari delapan program aksi 100 hari yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian. Yaitu, mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, mengamankan ketersediaan bahan pangan menghadapi hari besar, memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan musim tanam 2004/2005, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, merumuskan kebijakan kelembagaan keuangan untuk pertanian dan pedesaan, merumuskan kebijakan infrastruktur pertanian, menangani impor ilegal dan pemalsuan sarana produksi pertanian, dan merumuskan kebijakan perdagangan internasional.

"Hanya dua dari program itu yang telah dilaksanakan cukup baik, yaitu mengamankan ketersediaan bahan pangan, dan memfasilitasi persiapan pelaksanaan musim tanam 2004/2005. Enam program lainnya sulit dievaluasi karena selain bernuansa strategis jangka menengah panjang, juga sampai saat ini tidak ada tanda-tanda kemajuan kinerja yang diumumkan dan dapat diakses masyarakat luas," ujar Bustanul. (ELY)