Dapat Nilai Terendah

Indo Pos 3/2/05: Sorotan atas 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai terarah kepada para menteri bidang ekonomi. Kinerja tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu dievaluasi. Sejumlah menteri mendapat penilaian (rating) terburuk, yakni F (failure atau gagal). Mereka adalah Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, Men BUMN Sugiharto, dan Menkop UKM Suryadharma Ali.

Evaluasi itu dilakukan sejumlah ekonom dari berbagai lembaga yang tergabung dalam tim Indonesia Bangkit. Mereka, antara lain, Hendri Saparini (direktur Econit), Fadhil Hasan (direktur Indef), Drajad H. Wibowo (anggota Komisi XI DPR RI), dan Binny Buchori (sekjen Infid).

Penilaian itu disampaikan dalam diskusi bertema Penyimpangan Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi di Hotel Bumi Karsa, Bidakara, Jakarta, kemarin. Diskusi itu juga dihadiri ekonom senior Sri-Edhi Swasono, pengamat ekonomi Ichsanudin Noorsyi, dan ekonom UGM Revrisond Baswir. Sedangkan Rizal Ramli, koordinator Tim Indonesia Bangkit, berhalangan hadir.

Hasilnya, tiga menteri ekonomi mendapat rating terendah dan terburuk, yaitu F (gagal). Mereka adalah Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, Men BUMN Sugiharto, dan Menkop UKM Suryadharma Ali. Dalam mengevaluasi tim ekonomi ini, Indonesia Bangkit menggunakan rating dengan skala berurutan. Yakni, A (excellent), B (good), C (average), D (below average/poor), dan F (failure/flunk).

Menurut Aviliani, juru bicara Indonesia Bangkit, secara umum kelemahan utama tim ekonomi selama 100 hari pemerintahan terletak pada ketidakmampuan mereka menerjemahkan visi dan misi SBY-JK ke dalam program dan kebijakan konkret. "Ada kesenjangan besar antara visi dan misi presiden dengan program yang dirancang dan dijalankan menteri ekonomi," ujarnya di sela diskusi.

Dia menyebut bukti kegagalan tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu itu tecermin jelas dari program 100 hari. "Misalnya, perintah presiden agar para menteri melakukan shock therapy tidak dilaksanakan. Justru rakyat sendiri yang jadi shock karena dalam 100 hari tim ekonomi tidak melakukan banyak hal konkret," terangnya.

Ekonom Indef itu menjelaskan, evaluasi dalam bentuk pemeringkatan (rating) dilakukan agar mendapat respons pemerintah. "Sudah banyak yang melakukan evaluasi dan sepertinya tak terlalu dihiraukan. Jika langsung ke person, kan lebih tajam," tuturnya.

Tim Indonesia Bangkit telah melakukan rating terhadap 16 menteri dalam bidang ekonomi. Menko Perekonomian Aburizal Bakrie dinilai gagal mengoordinasikan seluruh program maupun kebijakan ekonomi yang menjadi tanggung jawabnya.

"Dia hanya sibuk melakukan lobi bisnis dalam rangka pembangunan infrastruktur. Hasilnya ya baru Infrastructure Summit lalu," cetus Fadhil Hasan. Selain itu, lanjut Fadhil, peran Aburizal dinilai tidak ada dalam proses negoisasi utang dengan negara kreditor.

Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie, juga dinilai lemah dalam pemahaman, komunikasi, koordinasi, dan tanggung jawab terhadap seluruh kebijakan ekonomi, seperti masalah pajak, kenaikan harga BBM, dan moratorium utang. Yang paling utama, dia mendapat rating F karena dinilai belum menyelesaikan sama sekali program 100 harinya.

Nilai atau rating F juga diberikan kepada Menkop UKM Suryadharma Ali dan Men BUMN Sugiharto karena mereka dinilai tidak memiliki upaya untuk program 100 hari dan tidak memiliki strategi yang jelas.

"Sugiharto telah gagal menyelesaikan kasus-kasus besar BUMN, seperti Karaha Bodas dan Cemex. Soal strategi kerjanya pun, banyak pengelola BUMN malah tidak tahu," keluh Drajad Wibowo.

Soal penyelewengan di BUMN pun, Sugiharto dinilai tak memiliki niat menyelesaikannya. Apalagi, berupaya melakukan shock therapy. Penyelenggaraan forum BUMN Summit beberapa waktu dianggap terlalu dibesar-besarkan, padahal hanya pertemuan biasa tanpa makna strategis.

Suryadharma juga disorot. Aktivitas Menkop UKM yang fungsionaris PPP (Partai Persatuan Pembangunan) itu dinilai hanya mengusulkan penghapusan KUT (kredit usaha tani) dan mengkaji pendirian bank koperasi. "Tapi, kalau melihat latar belakangnya, sepertinya sulit berharap banyak kepada menteri yang satu ini," komentar Ichsanudin Noorsyi.

Peringkat terendah kedua atau di bawah level rata-rata, yakni D (below average/poor), diberikan kepada Menteri Keuangan Jusuf Anwar, Men PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Andung Nitimihardja, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, serta Menteri Perikanan dan Kelautan Freddy Numberi.

"Enam menteri ini dinilai belum mampu melaksanakan tugas utama mereka. Apalagi, menetapkan visi dan strategi yang jelas," papar Aviliani.

Dalam penilaian tim Indonesia Bangkit, Menkeu Jusuf Anwar baru menyelesaikan program 100 harinya sebesar 20 persen. Meski dinilai memiliki kemampuan bersifat teknis administratif, dia dikritik karena tidak berinisiatif untuk segera merevisi APBN. Selain itu, dia dianggap kurang memahami dan tak punya visi tentang kebijakan fiskal yang mampu mempercepat pemulihan ekonomi.

Keberadaan Menkeu juga dianggap seolah hanya simbol. Tim Indonesia Bangkit menilai wewenangnya lebih banyak dilaksanakan menteri lain. Bahkan, dia tidak terlibat langsung dalam negosiasi moratorium utang yang mestinya jadi wewenangnya.

Untuk Men PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani, tim Indonesia Bangkit memberikan rating D. Alasannya, dia saat ini dinilai baru menyelesaikan 40 persen dari program 100 hari. Dia juga disorot karena terlambat mempersiapkan damage assessment Aceh sehingga Indonesia gagal dalam negosiasi di forum Paris Club. Juga, terlalu membesarkan bahaya moratorium sehingga Indonesia gagal mendapat moratorium utang secara signifikan.

Kritik terhadap Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu terutama disebabkan dia dinilai sangat miskin keputusan dan tak berani mengambil posisi terhadap masalah. Keputusannya meneruskan tata niaga gula, misalnya, dinilai tak memberikan nilai tambah. "Rencana kebijakannya soal ekspor juga tak sinkron dengan kebijakan industri," kritik Aviliani. Dia pun dinilai baru menuntaskan 30 persen program 100 hari.

Terhadap Menteri Perindustrian Andung Nitimihardja serta Menteri Perikanan dan Kelautan Freddy Numberi, tim Indonesia Bangkit menyebut keduanya telah menuntaskan 50 persen dari program 100 hari. Selain lamban melakukan pemisahan departemen, menteri perindustrian dinilai tak memiliki inisiatif baru dan inovasi. Kegiatan, selain bersifat teknis, juga dinilai hanya berdasar isu yang sedang ramai.

Empat menteri lainnya -Menakertrans Fahmi Idris, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, Menteri Pertanian Anton Apriantono, dan Menhut M.S. Kaban- memperoleh nilai rata-rata atau C (average). "Mereka sudah melaksanakan tugas utama. Hanya, belum memiliki visi dan strategi yang jelas," beber Aviliani.

Hanya satu menteri yang dapat rating B (good), yaitu Menteri Perhubungan Hatta Radjasa. Kenapa bisa begitu? Menteri yang juga Sekjen PAN (Partai Amanat Nasional) itu dinilai memahami persoalan di bidangnya.

"Salah satu poin pentingnya adalah ketika dia sukses mengamankan masalah transportasi selama masa Lebaran dan Natal. Responsnya juga cepat ketika terjadi tragedi kecelakaan pesawat Lion Air di Solo beberapa waktu lalu," jelas Aviliani.

Drajad menambahkan bahwa tingginya rating yang diberikan kepada Hatta Radjasa itu sama sekali bukan karena kedekatannya dengan mantan Menristek di era Presiden Megawati itu. "Meskipun bernaung di bawah satu partai, semua anggota tim tetap berupaya keras objektif dalam melakukan penilaian," tegasnya.

Dua menteri tidak dinilai, yaitu Menristek Kusmayanto Kadiman dan Men Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf. Tim Indonesia Bangkit mengaku tak dapat menilai kinerja dua menteri itu. "Sebab, selama 100 hari kedua menteri itu tidak memiliki program kerja. Kegiatan mereka juga tak jelas. Jadi, dari mana kami bisa menilai," ujar Aviliani beralasan.

Meski melakukan evaluasi dan memberikan penilaian, tim Indonesia Bangkit tidak mengeluarkan rekomendasi, seperti mendesak SBY melakukan reshuffle (pergantian kabinet). Menurut Aviliani, rekomendasi seperti itu justru dihindari. "Kami menjaga agar tidak ada kesan rating tim ini dibuat karena ada kepentingan," jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, melalui informasi secara spesifik tersebut, SBY justru diharapkan akan merespons langsung dalam bentuk tindakan konkret. "Jika memang merasa perlu reshuffle, ya sebaiknya segera dilakukan," tandasnya. (kim/sor)