Kinerja Belum Sentuh Substansi

Indo Pos 2/2/05: Genap sudah 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Realisasi atas janji perubahan yang pernah dikampanyekan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK), hingga saat ini, belum seperti diharapkan. Yang paling dicermati masyarakat adalah langkah-langkah dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi manusia (HAM), belum memperlihatkan satu kemajuan.

Langkah tegas Abdul Rahman Saleh sebagai jaksa agung, yang diharapkan bisa menyamai langkah Baharuddin Lopa, hingga kini belum tampak. Langkah-langkah lain seperti upaya melacak para koruptor yang lari ke luar negeri dan membuka kembali SP3 sejumlah kasus korupsi, dua di antaranya sudah siap ke pengadilan. Yakni, kasus ruilslag tanah Lemigas yang diperkirakan melibatkan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita dan satu kasus kontrak bantuan teknis pengeboran minyak secara signifikan sampai detik ini belum terlihat perkembangannya.

Laporan akhir 2004 Indonesia Corruption Watch (ICW), sebagaimana disampaikan Wakil Koordinator ICW Danang Widoyoko, mengungkapkan, 14 kasus korupsi masih mengendap dan belum diproses. Sebanyak 40 tersangka masih menikmati kebebasan karena kasusnya mendapat SP3. Bahkan, 28 tersangka korupsi kabur ke luar negeri.

Selain permasalahan KKN, penanganan kasus pelanggaran HAM pun dinilai belum serius. Kematian aktivis HAM, Munir, hingga kini belum jelas kemajuan pengusutannya. Dalam kasus itu, yang menjadi sorotan adalah kinerja jajaran kepolisian. Perburuan dua gembong teroris, Dr Azahari dan Noordin M. Top, pun belum berhasil.

Belum adanya kemajuan yang berarti dalam penegakan hukum tersebut tidak berlebihan kalau disebut bahwa janji perubahan sebatas pelipur lara. Ketua DPR Agung Laksono menilai, program 100 hari pemerintahan SBY-Kalla masih memiliki banyak kelemahan. Contohnya, dalam hal penegakan hukum dan penanganan korupsi. Selain itu, langkah pemerintah di bidang ekonomi belum terlihat jelas.

Apa yang dilakukan pemerintahan SBY-Kalla dalam 100 hari ini baru dalam tataran retorika yang disampaikan dalam bahasa populis, tetapi substansi belum ada yang konkret. Penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, dalam tempo 100 hari ini berjalan tanpa makna. Buktinya, pemerintahan pilihan rakyat itu belum memperlihatkan kebijakan pemberantasan korupsi.

Akselerasi Yudhoyono bisa dibilang terpeleset dengan janjinya sendiri. Yudhoyono seharusnya sadar bahwa penegakan hukum tidak bisa diukur dengan waktu. Sebab, pemberantasan korupsi berkaitan dengan sistem dan peraturan perundang-undangan. Upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dengan melakukan pemetaan berikut pemberdayaan bidang-bidang yang berkaitan dengan korupsi itu. Ibarat penyakit, sebelum diobati ataupun diamputasi, seharusnya didiagnosis dulu, bukan asal mengobati.

Memang, tidak adil menilai pemerintah hanya dalam waktu 100 hari. Tapi, dari 100 hari pertama, setidaknya kita bisa melihat bagaimana kinerja pemerintah saat ini dan ke depan. Apalagi di awal masa kerjanya, pemerintah memang mengumumkan program 100 hari pertama. Sejauh ini, berdasarkan penelusuran dari berbagai pendapat masyarakat, kinerja SBY-Kalla belum memuaskan.

Pemerintah juga dapat dikatakan gagal menghadirkan terapi kejut karena tidak ada program yang mampu menghentak publik sehingga bukannya melahirkan kepercayaan masyarakat, tapi justru sebaliknya. Banyaknya persoalan bangsa yang berada di luar kontrol pemerintah, seperti bencana alam di Nabire, Alor, Aceh, dan Sumut, tidak cukup dijadikan alasan pembenaran bagi kegagalan Yudhoyono-Kalla.

Program 100 hari itu kini menjadi tidak lebih sebagai kelanjutan dari janji kampanye yang tujuannya mencari tambahan popularitas saja. Dalam 100 hari pemerintahan Yudhoyono, juga belum terlihat peningkatan kualitas hidup rakyat, mulai sisi ekonomi, budaya, hingga mampu menambah rasa aman rakyatnya.

Dari sisi ekonomi, terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan gas elpiji. Dari sisi rasa aman rakyat, angka kriminalitas justru semakin tinggi. Janji penanganan kasus terorisme juga tidak terpenuhi.

Parahnya lagi, di jajaran eksekutif, terlihat adanya indikasi rivalitas antara presiden dan wakil presiden. Dua hal yang dicontohkan adalah langkah yang diambil Jusuf Kalla dalam menangani bencana di Aceh, serta keluarnya SK Wapres yang cukup kontroversial. Kedua ilustrasi tersebut merupakan bukti nyata kurangnya koordinasi presiden dan wakil presiden.

Padahal, kalau mau menengok isi program 100 hari pertama pemerintahan, koordinasi itu menjadi perhatian penting. Ada tekad dari penguasa untuk membentuk pemerintahan yang solid. Pertanyaannya, masih cukup solidkah pemerintah hingga lima tahun mendatang? * M. Samsul Arif, staf peneliti di Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (PuSDeHAM) Surabaya