Relokasi Pengungsi Sangat Penting

Banda Aceh 10/01/05: Menko Kesra Alwi Shihab, selaku Penanggungjawab Harian Penanganan Bencana Aceh dan Sumut, menekankan, relokasi bagi para pengungsi akan dijadikan program prioritas. Program resetlement (penempatan kembali pengungsi) itu dianggap Shihab sebagai program terpenting dari semua program yang ada di bidang penanganan bencana Aceh dan Sumut.

Alwi Shihab mengungkapkan hal itu saat berlangsung rapat koordinasi penanganan bencana Aceh-Sumut, di Banda Aceh, Jumat (7/1), dipimpin oleh Budi A Adi Putro selaku Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Aceh-Sumut. Rapat yang dihadiri pula oleh Mayjen Bambang Dharmono, selaku Pangkoop TNI, dan Mayjen TNI Endang Suwarya selaku Pangdam Iskandar Muda, itu fokus membahas masalah relokasi pengungsi.

Selain itu, dibahas pula masalah-masalah distribusi bahan pangan ke lokasi pengungsi, yang menekankan pentingnya partisipasi dan tanggung jawab lurah/camat setempat, kesehatan, partisipasi relawan, dan masalah wartawan asing. Menko Kesra di situ menekankan bahwa relokasi bagi para pengungsi akan dijadikan program resetlement dan dinilai sebagai program terpenting dari semua program yang ada.

Relokasi bertujuan untuk memberikan bantuan kepada setiap korban tsunami yang terdapat di seluruh wilayah pantai timur Banda Aceh, Aceh Besar, dan Pesisir Barat tempat penampungan sementara, sambil menunggu penampungan tetap untuk mendapatkan rehabilitasi psikologis. Sasaran relokasi adalah terwujudnya konsolidasi keluarga para pengungsi, hilangnya traumatis psikologis di kalangan para pengungsi, serta terwujudnya kesiapan pribadi dan keluarga untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.

Siaran pers Posko Kominfo/LIN Aceh, yang diterima Tokoh Indonesia dari Media Center Lembaga Informasi Nasional, menyebutkan, relokasi ditetapkan di 24 titik. Masing-masing titik menampung 30.000 hingga 330.000 pengungsi. Titik-titik itu antara lain terdapat di daerah Lambou, Menasah, Langkong, Lhok nga, Lamno, Samponit, Punteut, Lhokseumawe, Simpang Ulin, Banda Aceh,Buntet, Bireuen,Sigli, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Setia Bhakti.

Untuk mempercepat terwujudnya relokasi, para pengusaha nasional dihimbau turut berpartisipasi membangunan relokasi, seperti mendirikan MCK, air bersih, maupun dapur umum. Pembangunan MCK, air bersih, dan dapur umum sudah harus dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) minggu, sehingga pada minggu ke 5 (lima) para pengungsi sudah mulai dapat masuk ke tempat relokasi. Pengungsi sendiri diajak untuk memperbesar tempat pengungsian, bahkan didorong berpartisipasi membangun pasar, sekolah, dan mesjid. Dengan demikian, proses “community development” dapat terwujud, yang diperkirakan terealisasi paling lama dua (2) tahun. Sedangkan bantuan internasional yang diterima, itu akan dimanfaatkan untuk pembangunan relokasi permanen.

Pertimbangan pemilihan tempat pelaksanaan relokasi, itu didasarkan pada hubungan emosional pengungsi dengan daerah asalnya, keamanan tempat relokasi, serta pembinaan berkelanjutan. Relokasi dilaksanakan serentak di seluruh wilayah yang terkena bencana. Titik relokasi ditentukan bersama antara Pemerintah Daerah setempat dengan Tim Relokasi. Standarisasi titik relokasi disesuaikan dengan model PBB. Pembangunan titik relokasi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, atau oleh suatu lembaga masyarakat.

Pangdam Iskandar Muda, dalam kesempatan itu menyatakan pula bahwa kemanusiaan menjadi prioritas utama pihaknya. Namun status Daerah Darurat Sipil (Darsip) menurutnya masih berlaku. Oleh karena itu, jika ada pengaturan harus dimengerti, karena itu dimaksudkan untuk menjamin kemanan para Relawan dalam membantu bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh. *e-ti/LIN-ht