Rancangan Rekonstruksi NAD

Banda Aceh 26/3/2005:  Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan rancangan rencana induk (master plan) tahap rekonstruksi dan rehabilitasi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara di Pendapa Gubernur NAD, Sabtu 26 Maret 2005, genap tiga bulan setelah bencana gempa dan tsunami (26 Desember 2004).

Menurut Kalla, pemerintah menyerahkan rancangan rencana induk rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan Sumut untuk kemudian dievaluasi kembali oleh berbagai unsur masyarakat di Aceh untuk memberi masukan. Hal itu, kata Wapres, merupakan syarat terakhir sebelum nantinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani rancangan rencana induk tersebut sekitar akhir bulan ini.

Penyerahan master plan itu sekaligus mengakhiri masa tanggap darurat bencana gempa dan tsunami di NAD dan Sumut. Namun Kalla menegaskan, seusai berakhirnya masa tanggap darurat pada 26 Maret, proses pemberian bantuan kemanusiaan terhadap para pengungsi masih akan tetap berjalan walaupun saat ini tahap itu akan berlanjut ke masa rekonstruksi dan rehabilitasi. "Akan tetapi, pemberian bantuan akan disesuaikan dengan kemajuan tahap rekonstruksi dan rehabilitasi yang berjalan," katanya.

Turut hadir dalam acara itu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Menneg PPN)/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin.

Dalam tiga bulan tanggap darurat telah dilakukan berbagai upaya pemulihan sehingga khidupan di kota Banda Aceh dan beberapa daerah korban bencana mulai berdenyut. para warga telah mulai memperbaiki rumah dan tempat usahanya dari kerusakan. Para pengungsi tidak lagi berdiam di barak, tetapi sudah mulai bekerja. Kedai makan dan tempat minum kopi juga sudah dipenuhi warga sejak petang sampai malam hari.

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat penyerahan masterplan itu

mengatakan, pemerintah masih belum menentukan berapa besar alokasi anggaran yang akan diberikan terkait pelaksanaan program rekonstruksi dan rehabilitasi sesuai dengan rencana cetak biru, yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
 

Di hadapan unsur pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat Aceh Wapres menyatakan, pemerintah berencana mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pemulihan kembali aspek kemasyarakatan, perekonomian, serta pembangunan kembali Aceh pascabencana.

Antara lain pemberian ganti rugi langsung ke masyarakat yang rumah dan tanahnya rusak akibat tsunami, upaya membangkitkan kembali perekonomian masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan rencana pemberian skema kredit mikro dan kecil ke perorangan maupun kelompok masyarakat, serta beberapa aspek lain seperti rehabilitasi pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Misalnya soal usaha kecil, nantinya masih harus didata dan dibuat terlebih dulu assessment-nya oleh pemda dan baru kemudian dibuatkan anggaran khusus untuk itu. Jadi, kami masih belum bisa memberi gambaran detail berapa dana yang akan dikeluarkan karena juga masih menunggu evaluasi akhirnya. Semua dilakukan sambil berjalan.

Wapres memperkirakan butuh waktu dua bulan ke depan terkait upaya pendataan jumlah keseluruhan usaha kecil dan mikro yang membutuhkan bantuan kredit. Jelasnya nanti pemerintah daerahlah yang akan mendata dan mengajukan rincian jumlah serta alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Sementara itu, Menneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati memperkirakan alokasi anggaran yang dibutuhkan terkait dengan rekonstruksi itu sebesar Rp 41,1 triliun untuk lima tahun. *ti/tsl