Aceh Masuki Tahap Transisi

= Enam Posko Beri Laporan Terbaru

= WHO Cegah Kondisi Lebih Buruk

Banda Aceh 5/2/05: Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Alwi Shihab, yang juga menjabat Ketua Satkorlak NAD, mengatakan, keadaan darurat sudah berakhir. Aceh kini memasuki tahap transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, sebagai tahap penyempurnaan dari apa yang sudah dilakukan selama ini seperti penyediaan tempat tinggal atau penampungan.

Shihab mengatakan hal itu saat menerima kunjungan Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanah Bolkiah, Selasa (1/2—2005). Keduanya membicarakan sejauhmana operasi kemanusiaan di provinsi NAD sekarang ini, berikut perkembangan situasi pemulihan akibat musibah gempa dan tsunami.

Menyinggung komitmen tentang batas waktu (time line) kehadiran pasukan asing, yang ditetapkan pemerintah dibatasi hingga pada 26 Maret 2005 saja, Alwi Shihab mengharapkan agar komitmen itu dapat berjalan sendiri. Diantaranya, terjadi pengurangan jumlah operasi helikopter yang melaksanakan pendistribusian bantuan ke daerah relokasi. Sekarang ini, kata Alwi, pemerintah/Tim Penanggulangan Bencana Gempa dan Tsunami di Aceh, telah menyewa 20 kapal laut dengan muatan 50-70 ton untuk mengirim logistik melalui jalur Pantai Barat ke Meulaboh.

Disebutkan Alwi, kehadiran militer asing yang melakukan misi kemanusiaan di provinsi NAD akan digantikan oleh tenaga sipil. Komitmen itu telah mendapat dukungan dari pemerintah Amerika Serikat. Hal yang mana juga dilakukan oleh pemerintah Australia, setelah kunjungan PM Australia John Howard yang bertemu dengan Menko Kesra khusus membicarakan masalah pergantian tenaga militer Australia ke tenaga sipil. Walau demikian kehadiran tenaga militer asing tetap akan disambut dengan baik sesuai kebutuhan.

Pada kesempatan bertemu Sultan Brunei, Alwi Shihab mengucapkan pula rasa terima kasihnya atas bantuan pihak-pihak internasional, termasuk NGO, yang telah membantu pemulihan kondisi Provinsi NAD. Bantuan yang diberikan sangat mendukung normalisasi kemandirian pemerintah Indonesia mengatasi pemulihan bencana di Provinsi NAD dan Sumatera Utara, khususnya Pemerintah Amerika Serikat dan Australia yang akan mengganti tenaga militernya dengan tenaga sipil.

Menko Kesra juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi Komunitas Muslim Inggris, yang menyatakan komitmen memelihara 2.000 anak yatim berupa pembayaran hidup dan pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

Enam Posko Beri Laporan Terbaru
Sebanyak enam posko penanganan bencana gempa dan tsunami Aceh dan Nias, memberikan laporan terbarunya. Yakni Posko Departemen Kesehatan (Depkes), Posko Departemen Sosial (Depsos), Posko Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Posko Departemen Perhubungan (Depub), Posko Pusat Penerangan Mabes TNI (Puspen TNI), dan Posko LIN dan Kominfo NAD.

Posko Depkes melaporkan, jumlah korban meninggal dan telah dimakamkan sebanyak 109.169 jiwa di provinsi NAD, dan 128 jiwa di Nias provinsi Sumatera Utara. Jumlah korban luka yang dirawat inap 4.512 jiwa dan yang dirawat jalan 74.487 jiwa.

Upaya penanganan masalah kesehatan yang dilakukan Posko Depkes, antara lain memaksimalkan fungsi pelayanan rumah sakit, puskesmas, posyankes, dan rumkitlap. Depkes melakukan imunisasi dan peningkatan kesehatan lingkungan untuk mencegah kejadian luarbiasa (KLB), khususnya penyakit campak, DBD, dan malaria. Juga memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat, relawan, dan bidan desa mengenai cara pemberian makanan bayi dalam situasi darurat.

Depkes menyebutkan, kebutuhan yang sangat mendesak saat ini adalah tambahan 109 paket unit pelayanan kesehatan, terdiri 109 dokter umum, 218 perawat, 218 bidan, dan 109 ahli gizi dan sanitarian.

Posko Depsos melaporkan, jumlah orang yang hilang di NAD sebanyak 12.133 jiwa dan 24 jiwa di Sumatera Utara, sedangkan penduduk yang mengungsi sebanyak 424.854 jiwa. Di NAD jumlah rumah yang rusak 29.743 unit dan di Sumut 499 unit.

Posko Depdagri melaporkan, pada tanggal 15 Februari 2005 pembangunan seluruh barak pengungsi telah selesai sehingga sebagian besar pengungsi dapat direlokasi ke barak-barak tersebut. Di Kabupaten Aceh Timur dibangun tiga barak, di Aceh Besar 11 barak.

Posko Depdagri melaporkan pula akibat gempa dan tsunami sekitar 70 persen gedung dan 60 persen peralatan kampus IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh, rusak, sehingga kegiatan kampus tidak bisa berjalan normal. Purek I IAIN Ar-Raniry Warul Walidin mengatakan, aktivitas kampus baru akan dimulai pada 14 Februari 2005.

Untuk mendapatkan bantuan, demikian laporan Posko Depdagri, seluruh korban gempa dan tsunami akan diberi kartu pengenal yang dapat digunakan. Biaya makan pengungsi telah dianggarkan Rp 150.000/orang/bulan. Bagi korban yang tidak mengungsi tetap berhak mendapatkan bantuan sama.

Sementara itu Posko Dephub melaporkan, program pembangunan jalan dan jembatan darurat di pantai barat Lhok Nga ke Meulaboh sepanjang 22 km, akan dilaksanakan dengan mengalihkan seluruh program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), yang ada di provinsi lain, ke NAD. Program itu akan dilaksanakan sejak 24 Februari hingga 24 Maret 2005.

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengirim delapan unit kapal layar, berasal dari para nelayan Sulawesi Selatan. Kapal itu telah tiba di Pelabuhan Malahayati, pada 1 Februari 2005 untuk mendistribusikan bantuan logistik ke Pantai Barat. Sedangkan KMP JATRA III tiba pada 3 Februari 2005, juga di Malahayati membawa 15 unit truk bantuan dari Brunei Darussalam, 20 unit truk bantuan Korea Selatan, dan barang-barang bantuan dari Singapura.

KM GANDA DEWATA yang masih dalam pelayaran dari Tanjung Priok menuju Meulaboh, yang mengangkut barang milik Perpansi, itu berisikan 2.500 yard terpal, 800 buah tenda, 75.000 botol air mineral, 28 ton pakaian, 573 personil TNI, dan enam orang personil dari Yayasan Bina Mandiri. KM EGON yang masih sandar di Tanjung Priok, memuat barang bantuan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla sebanyak dua konttainer, dua dump truck dari World Vision International, tiga truk pakaian, satu truk gula, satu truk air mineral, satu unit mobil Kijang dari PT Pelindo II, serta enam unit ambulans dan dua unit mobil operasional dari Reskrim Polri.

Fasilitas telekomunikasi milik PT Telkomsel yang sudah beroperasi di seluruh NAD sebanyak 69 BTS, perinciannya 33 BTS di Banda Aceh dan Pantai Barat, 33 BTS di Lhok Seumawe dan Pantai Timur, dan 3 BTS di Pantai Selatan. Sedangkan di Nias sebanyak dua BTS milik Telkomsel sudah beroperasi.

Posko Puspen TNI melaporkan, jumlah personil TNI pada PBP di NAD sebanyak 6.173 orang. Itu terdiri dari TNI-AD 2.684 orang, TNI-AL 1.500 orang, TNI-AU 748 orang, Mabes TNI 95 orang, serta dari Akademi TNI dan Akademi Polisi 1.146 orang. Pasukan TNI, Polri, serta Relawan telah melakukan evakuasi dan pemakaman sebanyak 1.009 jenazah di Pantai Barat.

Posko LIN dan Kominfo melaporkan Tim Evakuasi yang terdiri TNI, PMI, dan Relawan gabungan, telah berhasil mengevakuasi 879 orang. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Evakuasi masih sangat memerlukan peta agar dapat diketahui daerah mana yang sudah bersih sehingga masyarakat dapat memasuki daerah tersebut. Demikian pula alat-alat berat sangat dibutuhkan sekali untuk mengevakuasi korban khususnya di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Dalam konperensi pers di Media Center Pendopo Gubernuran Banda Aceh, Kamis (3/2-2005), Director of Health Action in Crisis WHO Dr David Nabarro mengatakan, kehancuran yang terjadi dapat menunjukkan besarnya krisis kesehatan. Namun, warning system yang dilakukan WHO bersama pemerintah Indonesia, LSM, masyarakat dan pihak lain akan dapat mengurangi tingkat resiko penyakit yang akan terjadi.

Posko LIN dan Kominfo menyebutkan telah dibagikan 16.500 paket buku tulis dan alat belajar. UNICEF juga membagikan 25 koli buku tulis dan buku pelajaran serta 100 tenda bagi pelajar. Menko Kesra Alwi Shihab, dalam keterangan pers di Media Center Pendopo Gubernuran Banda Aceh, mengatakan, Komunitas Masyarakat Muslim di Inggris akan membiayai pendidikan 2.000 anak yatim hingga tingakt universitas.

WHO Cegah Kondisi Lebih Buruk
WHO menyadari besarnya skala tantangan yang dihadapi setelah melihat secara langsung kehancuran akibat bencana gempa bumi dan badai tsunami, yang terjadi di Aceh dan Nias pada 26 Desember 2004.

Dr David Nabarro, Director of Health Action in Crisis WHO, menyebutkan hal itu saat berlangsung jumpa pers di Media Center Pendopo Gubernuran, Banda Aceh, Kamis (3/2-2005). Dikatakannya, kehancuran yang terjadi bisa menunjukkan besarnya krisis kesehatan. Namun Warning System yang dilakukan WHO bersama pemerintah Indonesia, LSM, masyarakat, dan pihak lain, itu telah dapat mengurangi tingkat resiko wabah penyakit yang akan terjadi meskipun tetap harus waspada karena resiko wabah tersebut selalu ada.

“Saya sudah sampai di Aceh dan melihat langsung akibat tragedi tsunami tersebut. Namun, saya juga melihat adanya keberanian penduduk di sini yang tetap mempunyai semangat untuk bangkit menghadapi akibat bencana tersebut, dan terus membangun serta menormalisasi kehidupan mereka sendiri,” kata David.

David mengatakan, WHO belum pernah melihat dan menghadapi bencana yang skalanya sebesar kejadian di Aceh. Namun, WHO, ujar David, telah menempatkan personel-personel seniornya untuk bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dan pihak-pihak lain yang mendukung. Dengan kejadian di Aceh, kata David, kita dapat belajar bagaimana besarnya kebaikan orang-orang untuk turut membantu. Ia berharap jika terjadi bencana sebesar ini agar terus menggalang spirit dalam membantu sesama.

WHO menurut David akan terus menjalankan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa dilakukan. WHO juga akan tetap terus meningkatkan kinerjanya. Komitmen WHO adalah mengembalikan infrastruktur kesehatan di NAD pada standar yang sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Proses itu memakan waktu. Namun pengamatan di lapangan telah menunjukkan keberhasilan, yakni dengan meningkatnya orang-orang yang kembali bekerja di Dinas Kesehatan sehingga WHO dapat bekerjasama untuk memulihkan kesehatan masyarakat provinsi NAD.

David mengatakan, WHO bekerjasama dengan UNICEF tetap memprioritaskan terjaminnya kesehatan anak-anak dan wanita. Seperti saudara kembar saja WHO dan UNICEF memperhatikan kehidupan mereka. Seperti melaksanakan kegiatan imunisasi terhadap penyakit-penyakit yang rawan antara lain campak, diare, dan malaria. Di samping menangani penyakit yang bersifat fisik, WHO juga tetap menangani penyakit yang bersifat non fisik (mental) seperti trauma.

David Nabarro menambahkan, perkembangan terkini menunjukkan, seiring kebutuhan yang terus berubah maka tenaga-tenaga WHO dapat menunjang tenaga-tenaga lokal, provinsi maupun nasional, untuk terus membangun infrastruktur dan tingkat kesehatan masyarakat Aceh. WHO telah berhasil mencegah kondisi yang lebih buruk melalui bantuan media untuk mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap bencana/wabah penyakit yang akan datang, dan keberhasilan ini menjadi point penting dari program WHO.  *e-ti/lin-ht