Gelar Konferensi Korban Tsunami

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampaknya melakukan berbagai upaya dalam rangka menangani bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meminta dan menyerukan kepada PBB menjadi sponsor penyelenggaraan konferensi internasional untuk membantu negara-negara yang terkena bencana tsunami.

Seruan itu disampaikan SBY secara langsung kepada Sekjen PBB Kofi Annan, sebagaimana diungkapkannya dalam jumpa pers setelah sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 30/12/04. "Saya sudah usulkan kepada Sekjen PBB kemarin (Rabu, 29 Desember 2004) dalam percakapan telepon di Medan bahwa bagus sekali kalau dunia, dengan disponsori PBB, melaksanakan konferensi internasional untuk membantu negara-negara yang kena bencana gempa dan tsunami ini," ungkap SBY.

Presiden mengungkapkan, Annan menyetujui usulnya tentang konferensi internasional tersebut. "Saya mendapat penjelasan bahwa Sekjen PBB menyetujui," katanya mantap. SBY menjelaskan, konferensi itu tidak hanya diperuntukkan bagi Indonesia. Tapi, juga negara-negara lain yang terkena dampak tsunami Minggu pagi 26 Desember 2004 lalu. Ada sebelas negara di Asia dan Afrika yang terkena dampak gempa dan tsunami itu. Yakni, Sri Lanka, Thailand, Malaysia, India, Myanmar, Bangladesh, Maladewa, Somalia, Kenya, Tanzania, dan Indonesia.

SBY juga mengungkapkan bahwa bukan hanya Sekjen PBB yang setuju atas konferensi internasional korban tsunami itu. Presiden AS George Walker Bush memberikan sinyal sama. "Tadi malam (Rabu malam 29/12/04) saya komunikasi dengan presiden AS. Saya minta memberikan dukungan atas konferensi internasional ini. Responsnya positif dan saya dengar informasi akan ada kontribusi internasional," ungkapnya.

SBY mengakui sudah banyak kontribusi dari luar negeri atas musibah gempa dan tsunami di tanah air. Termasuk, ucapan simpati dan belasungkawa, serta komitmen untuk membantu pemerintah Indonesia. "Yang jelas, saya juga telah bicara dengan PM Malaysia, PM Singapura, presiden Pakistan, raja Jordania, PM Australia, dan PM Belanda. Belum (negara) yang secara tertulis menyampaikan simpati dan memberikan kontribusi kepada Indonesia," ucapnya.

Jumpa pers yang digelar SBY Kamis 30/12/04 itu merupakan kali pertama dilakukan di ruang wartawan Kantor Presiden. Bahkan, itu juga jumpa pers terlengkap. Selain SBY, hadir Wapres Jusuf Kalla dan para menteri terkait. Di antaranya, Menko Polkumkam Widodo A.S., Menko Kesra Alwi Shihab, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, Menlu Nur Hassan Wirajuda, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Menkes Siti Fadilah Supari, dan Kapolri Jenderal Pol Da’i Bachtiar.

SBY menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas simpati dan respons negara-negara sahabat dalam membantu pemerintah Indonesia menangani korban bencana alam.

Bantuan dari negara-negara sahabat berupa finansial, logistik, maupun SDM (sumber daya manusia) terus mengalir. Negara-negara yang membantu itu, antara lain, AS, Malaysia, RRC, Singapura, Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

Yang lebih menggembirakan, kata SBY, masyarakat Indonesia sangat antusias dalam membantu rekannya yang terkena gempa dan tsunami. "Saya justru bersyukur dan lega. Sebelum komitmen internasional itu datang, saudara-saudara kita sendiri, hingga hari ini, siang malam, dengan sukarela, telah memberikan bantuan apa saja. Baik uang tunai, logistik, tenaga, maupum lainnya," paparnya.

Namun, SBY juga berpesan agar pemberian bantuan itu tepat sasaran dan disertai transparansi yang tinggi. "Saya berharap, semua dikelola dengan benar, mulai dari Jakarta, Medan, hingga Banda Aceh, dengan akuntabilitas dan transparasi yang setinggi-tingginya. Saya tidak ingin ada salah urus, sehingga salah sasaran," jelasnya.

Suami Kristiani Herawati itu memperingatkan agar tidak ada penyimpangan dalam bentuk apa pun dalam masalah pengelolaan bantuan kepada korban. Karena itu, dia minta lembaga swadaya masyarakat (LSM) agar bersama-sama mengawasi jalannya pemberian bantuan. "LSM yang ingin bersama-sama mengatasi keadaan ini bisa memberikan bantuan agar pengelolaan bantuan bisa tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai yang dibutuhkan di lapangan."   *e-ti/indopos