Pilot Garuda, Gus Dur dan Heru, Berita

C © updated 120203

INDEX BERITA

:::::: Wawancara
:::::: Opini

:::::: Editorial

:::::: Resensi

:::::: Leadership

:::::: Selamat HUT

:::::: Pernikahan

:::::: In Memoriam

:::::: Sebelumnya

:::::: Redaksi

Abdurrahman Wahid

Pertanyakan Kejujuran Gerakan

Jakarta 11/02/03: Mantan Presiden Abdurrahman Wahid mengingatkan, agar mereka yang melancarkan gerakan untuk memperbaiki bangsa harus bisa menjawab apakah gerakan tersebut sudah mencerminkan sikap jujur terhadap rakyat. Mereka harus bertanya lebih dulu kepada diri mereka sendiri.

Gus Dur mengemukakan hal itu dalam suatu pertemuan yang diupayakan Koalisi Nasional, untuk menggalang kekuatan dan menyamakan persepsi perjuangan menyikapi pemerintahan Megawati, Senin (10/2), di kantor Partai Nasional Bung Karno (PNBK), Jakarta. Direncanakan, Koalisi Nasional juga akan bertemu dengan Ketua MPR Amien Rais (13 Februari), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) (14 Februari), Presiden Partai Keadilan (15 Februari). Selanjutnya, 23 Februari 2003 akan digelar Rapat Umum Rakyat.

Pilot Garuda

Tetap Akan Mogok

Jakarta 11/02/03: Pilot PT Garuda Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pilot Garuda (APG) tetap bertekad mogok jika tuntutan kenaikan gaji tidak diselesaikan hari ini, Selasa 11/10/03. Sebanyak 635 pilot APG juga sepakat untuk tidak terbang, kecuali hanya melayani penerbangan pesawat jemaah haji. Presiden APG Ari Sapari mengungkapkan keputusan mogok ini kepada pers seusai rapat tertutup anggota APG di Bandar Udara Sukarno-Hatta, Cengkareng, Senin (10/3) malam.

Sementara, pihak manajemen PT Garuda Indonesia telah meminta perlindungan kepada Mabes Polri sehubungan dengan ancaman mogok tersebut. Pihak manajemen menyatakan tidak bisa memenuhi sepenuhnya tuntutan kenaikan gaji para pilot itu.

Mantan Direktur BI

Heru Dituntut 6 Tahun

Jakarta 11/02/03: Mantan Direktur Pengawasan Bank Indonesia (BI) Heru Supraptomo dituntut enam tahun penjara, didakwa terbukti merugikan negara sebesar Rp 6,36 trilyun. Jaksa Baringin Sianturi membacakan tuntutan tersebut pada persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (10/2/03). Selain dituntut hukuman penjara, Heru juga dituntut membayar uang pengganti Rp 6,36 trilyun.

Heru didakwa terbukti meloloskan pengeluaran fasilitas saldo debet lewat mekanisme kliring pada 22 bank pada masa krisis 1997. Pemberian fasilitas saldo debet dilakukan tanpa ikatan yuridis dan jaminan. Padahal, jaksa yakin, Heru tahu dan sadar tanpa alasan yuridis dan jaminan, fasilitas itu bakal menyulitkan posisi BI.

KONI

Minta Masukan Masyarakat

Seleksi 63 Calon Hakim Agung

Jakarta 05/02/03: Sebanyak 63 nama calon hakim agung dinyatakan lulus seleksi administratif. Komisi II DPR akan segera melakukan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) dalam waktu singkat, hanya 12 hari. Untuk itu Komisi II dalam keterangan persnya di gedung MPR/DPR, Selasa (4/2) meminta masukan dari masyarakat mengenai kredibilitas dan integritas 63 calon hakim agung tersebut.