NU dan Muhammadyiah - Panwas Pemilu

C © updated 140403

INDEX BERITA

:::::: Wawancara
:::::: Opini

:::::: Editorial

:::::: Resensi

:::::: Leadership

:::::: Selamat HUT

:::::: Pernikahan

:::::: In Memoriam

:::::: Sebelumnya

:::::: Redaksi

Kuota 30% di Parlemen

Minat Perempuan Masih Rendah

Pontianak 14/4/03: Minat perempuan untuk berkecimpung dalam dunia politik masih rendah. Hal ini diakui Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Untuk Demokrasi Nursyahbani Katjasungkana. Dalam seminar "Pendidikan Hak Asasi manusia," Senin (14/4) di Pontianak, Nursyahbani mengatakan pencapaian representasi perempuan hingga 30 persen, dalam pencalonan legislatif adalah keinginan yang masih jauh dari kenyataan. Selain kecilnya kepedulian partai politik, minat kaum perempuan menanggapi gagasan itu juga tidak banyak.

Ia mengakui memerlukan waktu yang agak lama untuk menambah peraihan kursi perempuan di legislatif, mengingat pada tahun 1999 lalu saja, baru tercapai 8,9 persen. Dan saat ini, sesuai Undang-Undang Pemilu Pasal 65 Ayat (1) tahun 2003, kuota perempuan itu mencapai 30 persen dalam pencalonan legislatif. Alasan kekurangtertarikan perempuan, mereka melihat citra partai politik sudah sedemikian buruk, sehingga tidak memancing ketertarikan mereka untuk terjun ke politik. *e-ti

KH Hasyim Muzadi

Soal Proses Capres

Jakarta 13/4/03: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menanggapi dirinya disebut-sebut sebagai salah seorang tokoh yang dinominasikan menjadi calon wakil presiden mengatakan bahwa NU tidak dalam kapasitas memproses seorang calon wakil presiden. Sebelum acara pertemuan dengan tokoh-tokoh NU dari kalangan partai politik (parpol) di Hotel Sari Pan Pacific, Minggu (13/4/03) malam, ia mengatakan, hingga saat ini dirinya masih murni di NU karena belum ada keputusan lain dari PBNU maupun para alim ulama.

Menurutnya, penyebutan namanya sebagai calon wakil presiden itu baru sebatas wacana dan belum final. Sehingga ia merasa tidak perlu mengomentarinya sekarang. Ia menepis anggapan bahwa pertemuan dengan tokoh NU itu untuk membicarakan masalah politik yang mengarah pada pencalonan dirinya sebagai calon wakil presiden. Tokoh-tokoh NU yang hadir dalam pertemuan itu di antaranya Slamet Effendy Yusuf (Partai Golkar), Tosari Widjaya (Partai Persatuan Pembangunan), Mahfud MD (Partai Kebangkitan Bangsa), dan Asnawi Latief (Partai Kebangkitan Umat). *e-ti

22 Calon Panwas Pemilu

Jakarta 13/4/03: Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyatakan sebanyak 22 nama dari 516 pengambil formulir calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum lolos seleksi tahap kedua. Dari 22 nama itu akan disaring kembali menjadi enam orang dalam Sidang Pleno KPU, Senin (21/4) pekan depan.

Ke-22 nama itu terdiri dari: Tujuh orang mewakili tokoh masyarakat adalah Soewarto SH Mhum, Sebastian Salang, Drs Djasponi, Adhyaksa Dault SH Msi, Drs Agus Abdul Djalil PHd, HM Rozy Munir SE MSc, dan Laode Ida; Sepuluh mewakili perguruan tinggi yakni Cecep Effeni PhD, Topo Santoso SH MH, Dr Paul Ohoiwatun, Drs Zainal Abidin Msi, HM Kabul Supriyadhie, Dr Bur Rasuanto, Erni Fatmawati, Djainal Abidin MM, Fachruddin SPd, dan Miryanti; Dan lima dari unsur pers adalah Refa Riana, Ir Suryanto MBA, Didik Supriyanto, Refly Harun SH MH, dan Muhammad Jusuf. *e-ti

Bachtiar Chamsyah

NU dan Muhammadiyah Harus Netral

Surakarta 13/4/03: Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bachtiar Chamsyah mengatakan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah harus bersikap netral dan tidak mengarahkan warganya untuk condong ke partai tertentu. Ia mengungkapkan hal itu dalam orasi politik di hadapan ribuan massa PPP, saat perayaan HUT ke-30 PPP di Surakarta, Minggu 13/4/03.

Menurutnya, biarlah warga dua ormas itu menentukan pilihannya sendiri untuk masuk ke parpol yang sesuai hati nuraninya. Ia berharap NU bisa berdiri tegak dan netral.. Begitu pula Muhammadiyah dalam sikap politiknya jaga jarak sama. “Jangan diartikan PAN hanya milik Muhammadiyah," katanya. *e-ti

Diminta Dihentikan

Wacana Capres Golkar

Jakarta 10/4/03: Sejumlah calon presiden sudah mulai bergerilya ke DPD-DPD Partai Golkar, sehubungan dengan wacana konvensi penjaringan calon presiden dari partai itu. Sehubungan dengan itu Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar meminta wacana Capres itu dihentikan sambil menunggu Rapat Pimpinan Partai Golkar pada akhir April 2003.

Ketua DPP Partai Golkar Slamet Effendy Yusuf kepada pers di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat 11/4/03 mengatakan surat itu dimaksudkan agar DPD-DPD berkonsentrasi ke materi Rapim, yaitu soal mekanisme konvensi. “Jadi, jangan berwacana tentang nama-nama. Itu ada waktunya nanti,” serunya.