Manakala Megawati Bicara

Jakarta 21/01/03: Presiden Megawati Sukarnoputri selaku Ketua Umum Dewan

Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia berbicara. Ia mengajak lawan politiknya secara jantan bertarung di Pemilu 2004. Tantangan itu disampaikan menanggapi manuver lawan-lawan politiknya yang hendak menjatuhkannya secara inkonstitusional.

"Mereka-mereka yang pada hari-hari ini ingin melakukan kerusuhan, ingin melakukan tindak kekerasan, ingin memprovokasi, saya ingin tantang, beranikah mereka berlaku secara adil, berlaku secara fair, bertatap muka langsung untuk nanti di pemilihan umum yang akan datang," tantang Megawati.

Megawati berbicara (pidato politik) di depan massanya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-30 PDI-P di kediamannya di Jalan Kebagusan, Jakarta Selatan, Selasa 21/01/03 selama 40 menit, pukul 21.35 - 22.15. Mega yang pendiam itu menegaskan bahwa dirinya menjadi presiden dipilih secara konstitusional. Maka ia mempertanyakan keinginan sejumlah politikus yang hendak menjatuhkannya secara tak konstitusional. Menurutnya, jika memang ingin menjatuhkan atau memundurkan pemimpin, harus diupayakan secara konstitusional dan dengan cara yang baik-baik.

Tampaknya, ia mulai gerah dengan manuver lawan-lawan politiknya. Sebab, sinyalemen dari Badan Intelijen Negara menyebutkan ada empat tokoh yang mendalangi berbagai unjuk rasa menentang kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, dan telepon untuk tujuan menjatuhkannya. Mereka adalah Fuad Bawazier, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Wiranto, mantan Menteri Koperasi Adi Sasono dan Ketua Umum Partai Nasionalis Bung Karno Eros Djarot.

Megawati mengingatkan bahwa memilih pemimpin bangsa ada mekanisme dan tata cara yang sudah disepakati bersama. ''Memilih pemimpin nasional itu ada mekanismenya, yaitu melalui pemilu. Dari dulu saya selalu mengajarkan kader PDIP agar mengambil jalan yang lurus mengikuti aturan yang ada. Kalau mereka ingin bikin kerusakan, beranikah mereka berhadapan langsung di pemilu yang akan datang? Itu baru jantan namanya,'' kata Megawati tegas dan disambut tepuk tangan para kader partainya.

Ia sangat menyayangkan adanya kecenderungan dari sejumlah kalangan yang meneriakkan tuntutan revolusi bagi penggantian kepemimpinan nasional. Padahal, mereka yang menuntut revolusi, khususnya kalangan pemuda, belum tentu mengetahui makna kata tersebut. Menurutnya, jangan gampang bicara revolusi.

“Tahukah anak-anak muda itu yang namanya revolusi? Kita akan maju ke depan sesuai dengan cita-cita Bung Karno. Bangsa ini tak akan pernah maju jika caranya seperti sekarang ini. Ketika bangsa ini mencari pemimpin, terus kemudian pemimpin itu diangkat secara baik. Sayangnya, pemimpin itu selalu diupayakan untuk dijatuhkan bukan dengan cara-cara yang baik, yaitu cara-cara konstitusional,'' kata Ketua Umum PDIP itu.

Ia juga menanggapi kritikan tentang sikapnya yang selalu diam. Diakui bahwa dirinya bukan tipe pemimpin yang suka berkoar-koar dalam berjuang. “Kalau mau vokal, bisa saja itu dilakukan,” katanya. Lalu ditambahkan, ''Banyak orang mengatakan Mega cuma berani di kandang. Saya bilang, enggak apa-apa, kandang saya itu ada di 40 juta massa PDIP.'' Ia pun meminta agar kader PDIP tetap tenang tidak terpancing oleh cercaan terhadap pemimpin mereka.

Mbak pendiam itu juga mengecam pers. Menurutnya, pemberitaan media massa saat ini tidak seimbang, njomplang, berat sebelah. "Pekerjaan media pers adalah menunjukkan keadilan dan keberimbangan. Tunjukan kalian yang punya peralatan itu, bisakah bersikap adil. Yang katanya pada masa reformasinya, waduh, dengan serunya mengatakan kita mesti menunjukkan keadilan, kita mesti adil. Hei, sekarang coba lihat saja pemberitaan, njomplang. Jomplang apa ndak. Sudah njomplang, njlimet dan ruwet," kecam Mega kepada pers.

Lebih jauh ia menilai pemberitaan pers tidak bisa mendidik bangsa ini tentang penggantian pemimpin secara konstitusional. “Penggantian pemimpin di Indonesia harus sesuai dengan budi pekerti bangsa ini, konstitusional dan terhormat,” kata Mega, lalu bertanya, "Apakah pers kita ini bagian dari bangsa Indonesia?"

Ia juga mengemukakan perihal pemberitaan tentang ucapannya yang sering dipotong-potong. "Kalau mau dipotong-potong pemberitaannya, silakan. Karena sejak dulu, kita mengetahui, ketika kita perjuangan untuk bisa menegakkan kebenaran dan keadilan ini, untuk bisa kita akhirnya keluar sebagai partai pemenang, kita berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan media pers. Tetapi itu tidak pernah diterima dengan baik. Pertanyaan saya mengapa mereka melakukan hal-hal seperti itu?"

Sebelumnya, saat memimpin rapat intern PDIP di DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, siang harinya, Megawati mengeluarkan empat pesan yang ditujukan kepada kader PDIP. Pesan yang ditandatangani tanggal 20 Januari 2003 itu dibacakan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Pramono Agung Wibowo usai rapat harian DPP PDI-P.

Keempat pesan itu, agar seluruh kader PDI-P: Pertama, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Kedua, tidak terprovokasi oleh penyebaran informasi, isu, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk merusak citra kepemimpinan nasional.

"Ketiga, menjaga dan melakukan komunikasi secara terus-menerus di antara sesama kader dan pengurus partai dengan tokoh-tokoh masyarakat, serta aparat pemerintah dan apara keamanan di lingkungan masing-masing. Keempat, tetap solid dan waspada dalam menghadapi setiap kemungkinan yang terjadi dan tidak terpengaruh intimidasi dari pihak mana pun juga.

Sebelumnya, Presiden Megawati Soekarnoputri juga bertemu dengan pengurus DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selama 90 menit di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, dan sejumlah menteri. Pertemuan itu dihadiri Ketua Umum PKB Alwi Shihab, Sekjen PKB Saifullah Yusuf, Wakil Ketua Umum Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, AS Hikam, dan Sekretaris Dewan Syuro Arifin Junaidi.

Seusai pertemuan, Alwi Shihab mengatakan, Presiden Megawati menanggapi positif permintaan PKB untuk menggelar pertemuan rutin dengan pimpinan partai politik. Juga diungkapkan, dalam pertemuan itu, Presiden menanggapi serius apa yang menjadi keprihatinan para mahasiswa. "Kami minta pemerintah bisa mengomunikasikan sesuatu yang masih mengganjal di mata mahasiswa. Kami berharap agar semua itu bisa clear," kata Alwi Shihab.

Demo Masih Lanjut
Respon pemerintah yang telah merevisi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik, serta menunda kenaikan tarif telepon, ternyata tidak serta-merta disambut para pengunjuk rasa. Unjuk rasa masih terjadi di beberapa tempat di Jakarta. Bahkan isu unjuk rasa bergeser dari penolakan kenaikan BBM menjadi tuntutan untuk memutuskan hubungan dengan lembaga donor internasional, penegakan supremasi hukum, mengadili koruptor dan turunkan Mega-Hamzah.

Para pengunjuk rasa terdiri dari ratusan mahasiswa yang menamakan diri Komite Anti Imperialisme (KAI), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Jakarta, Front Aksi Mahasiswa Universitas Indonesia (FAM UI), dan Front Kota. Sementara dalam jumpa pers dengan wartawan, Sekretaris Umum (Sekum) BEM UI Husni Muslim membacakan pernyataan sikap BEM UI dan SMF se-UI yang berisi lima butir, yaitu turunkan harga, stop penjualan negara, tangkap konglomerat hitam dan pejabat korup, sita kekayaan koruptor untuk subsidi rakyat, dan tolak campur tangan asing. *e-ti

Harga Sejumlah BBM Diturunkan

Jakarta 21/01/03: Setelah mendapat tekanan demonstrasi pemerintah akhirnya merevisi (menurunkan) besaran kenaikan harga beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) berlaku per 21 Januari 2003. Sementara tarif dasar listrik (TDL) tetap tapi diberikan potongan rekening bagi pengguna listrik golongan tarif bisnis dan industri. Keputusan merevisi harga BBM itu diumumkan setelah sidang kabinet yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri di Sekretariat Negara, Jakarta, Senin 20/1/03.