Calon Hakim Agung, Berita | Tokoh Indonesia

C © updated 060203

INDEX BERITA

:::::: Wawancara
:::::: Opini

:::::: Editorial

:::::: Resensi

:::::: Leadership

:::::: Selamat HUT

:::::: Pernikahan

:::::: In Memoriam

:::::: Sebelumnya

:::::: Redaksi

Minta Masukan Masyarakat

Seleksi 63 Calon Hakim Agung

Jakarta 05/02/03: Sebanyak 63 nama calon hakim agung dinyatakan lulus seleksi administratif. Komisi II DPR akan segera melakukan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) dalam waktu singkat, hanya 12 hari. Untuk ituu Komisi II dalam keterangan persnya di gedung MPR/DPR, Selasa (4/2) meminta masukan dari masyarakat mengenai kredibilitas dan integritas 63 calon hakim agung tersebut sekaligus untuk memenuhi asas keterbukaan dan akuntabilitas seleksi.

Saran dan masukan masyarakat yang dapat disampaikan kepada sekretariat Komisi II DPR melalui faksimile nomor (021) 5715522 dan 5715524 atau melalui website www.dpr-ri-komisi-2.or.id selambatnya 13 Februari 2003. *e-ti

Nama-nama 63 calon hakim agung tercebut:
1. A Hamid Sarong ((Dosen Fakultas Syariah IAIN Banda Aceh)
2. Abdul Manan (KPTA Medan)
3. Abdurrahman (Dosen FH UNLAM)
4. Abner Hutagaol (mantan WKPT DKI Jakarta)
5. Agus Salim Amin (Sekretaris Jampidum)
6. Ahmad Kamil (Wasekjen MA)
7. Ahmad Sukardja (Dosen Tetap STAIN Jakarta)
8. Ali Yasa Abu Bakar (Dosen Fak Syariah IAIN Banda Aceh)
9. Amurlan Siregar (mantan KPT Tanjung Karang)
10. Artono (Advokat)
11. Azi Ali Tjasa (Advokat)
12. Badruzzaman Ismail (Dosen Fak Syariah IAIN Banda Aceh)
13. Bayhaqi Idrus (WKPT Semarang)
14. Ben Suhanda Syah (KPT Bandung)
15. Chatib Rasyid (KPTA Pontianak)
16. Deliana Sayuti Ismudjoko (Ketua PTUN Jakarta)
17. Dirwoto (KPT Yogyakarta)
18. Djawadin Saragih (mantan Kajati Sultra)
19. Djoni Aluwi Widjaya (Advokat)
20. Habiburrahman (KPTA Pekanbaru)
21. Hamdan (KPTA Ambon)
22. I Made Arka (mantan KPT Manado)
23. Ida Bagus Ngurah Adnyana (KPT Pontianak)
24. Imron Anwari (Wakil Pelaksana Kepala Mahmil Agung)
25. Kadri Husin (Guru Besar Ilmu Hukum UI)
26. Kaimuddin Salle (Dosen FH Unhas)
27. Khalilurrahman (KPTA Yogyakarta)
28. M Ali Abbas (Advokat)
29. M Arsyad Gaffar (mantan Wakil Kepala Badan Pembinaan Hukum ABRI merangkap HakiM Ahli pada Militer Agung)
30. M Hakim Nyak Pha (Guru Besar FH Unsyiah)
31. M Saleh Puteh (Wakil Ketua PTA Banda Aceh)
32. M Soedarsono (mantan KPT Palembang)
33. M Yusuf Hasan (Dosen FH Unsyiah)
34. M Zainal Imamah (KPTA Samarinda)
35. Mahfudz Arhasy (KPTA Jambi)
36. Mahyiddin Usman (KPTA Bengkulu)
37. Mansur Kartayasa (mantan JAMDATUN)
38. Marcus Lande (Ketua PTUN Jakarta)
39. Maruli Panjaitan (Kepala Dit Pidana Militer dan TUM MA)
40. Mastra Liba (Dosen Unija)
41. Timor P Manurung (Kepala Babinkum TNI)
42. Mieke Komar (Dosen Fakultas Hukum UNPAD)
43. Moh Thahir (KPTA Papua)
44. Muchsan (Dosen FH UGM)
45. Muh Hasan H Muh (KPTA Kupang)
46. Muhammad Ali (Guru Besar Universitas Negeri Surabaya)
47. Neken Tarigan (Pelaksana Kepala Militer Agung)
48. Ramdlon Naning (Advokat)
49. Rahngena Purba (Dosen FH USU Medan)
50. Riyanto (KPT Surabaya)
51. Rusdiansyah (KPTA Kalsel)
52. Slamet Riyanto (KPT Medan)
53. Soemedhi Budhi Sutrisno (advokat)
54. Sofyan Abbas (Ketua PTUN Surabaya)
55. Soufyan M Saleh (KPTA Banda Aceh)
56. Sukarno Yusuf (mantan Kajati Jawa Tengah)
57. Syaichul hadi Permono (Guru besar Madya Fak Syariah IAIN Surabaya
58. TH Pangagbean (Sekretaris JAMPIDSUS Kejagung)
59. Tamroekmi M Chanijoen (Hakim Tinggi Yustisial pada MA)
60. Titi Nurmala Siagaian (Ketua PTUN Medan)
61. Wahyu Affandi (Advokat)
62. Widayatno Sastro Hardjono (Ketua Pengadilan Pajak)
63. Zainal Arifin Syam (KPTA Semarang)

KORUPSI

Dituntut 6 Tahun

Mantan Direktur BI Hendro Budianto

Jakarta 05/02/03: Hendro Budianto, Mantan Direktur Pengawasan Bank Indonesia (BI), dituntut hukuman enam tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp 9,793 trilyun, karena dinilai terbukti melakukan korupsi. Jaksa Penuntut Umum FX Suhartono menyampaikan tuntutan itu dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (5/2/03) yang dipimpin ketua majelis hakim Panusunan Harahap.

Jaksa menyatakan, Hendro yang saat itu menjabat Direktur Pengawasan Bank Indonesia, bersama-sama beberapa pejabat Bank Indonesia lainnya terbukti melanggar UU Pemberantasan Korupsi No 3/1971 dan UU No 31/1999 tentang perubahan UU Pemberantasan Korupsi. Terdakwa yang harus mengawasi 18 bank swasta nasional yang bermasalah karena kesulitan likuidasi, malah membuka keran pemberian fasilitas kredit berupa KLBI (kredit likuiditas Bank Indonesia). *e-ti