Pembusukan Kepemimpinan Nasional

Kepemimpinan nasional mengalami disfungsi dan pembusukan. Hal ini terlihat dari berbagai kasus penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat publik telah merata di seluruh lembaga negara, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Itu membuktikan bahwa pembusukan kepemimpinan nasional telah, sedang, dan akan terus terjadi.
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dalam siaran pers yang disampaikan Ketua Badan Pelaksana MTI Sudirman Said di Jakarta, Rabu 9/10/02, menilai pejabat publik, yang seharusnya memberi contoh kepada masyarakat untuk keluar dari krisis nasional, telah keluar dari nurani kebangsaannya. Kepekaan terhadap pertanggungjawaban publik sudah hilang. Disebut, para pejabat tinggi pada instansi-instansi strategis bukannya memberi keteladanan, melainkan mempertontonkan perilaku buruk dalam mengelola otoritas publik.
Kecenderungan ini dapat mengarah pada makin suburnya budaya kekuasaan, serta mengancam efektivitas kepemimpinan nasional. Esensi kepemimpinan yang seharusnya berada pada akseptabilitas dan kekuatan moral kini semakin bergeser pada upaya mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, termasuk memutarbalikkan interpretasi tentang tindakan dan putusan hukum.
Kondisi ini, kata Sudirman, disebabkan kepemimpinan nasional mengalami disfungsi. Presiden maupun lembaga tinggi negara yang semestinya mengambil tindakan untuk menunjukkan keseriusan menangani masalah korupsi hanya diam tanpa kata-kata, dan tidak menunjukkan sikap yang jelas.
Ditegaskan, jika kecenderungan seperti ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan meruntuhkan seluruh sistem penegakan hukum, tidak berfungsinya sistem ketatanegaraan dan hilangnya kepercayaan publik kepada para pemimpinnya. Meskipun tampak di permukaan, mayoritas masyarakat cenderung apatis, bukan berarti tidak ada keresahan sosial yang berpotensi memicu ledakan sosial.
Kesenjangan yang makin lebar antara rakyat kebanyakan yang sangat menderita akibat krisis ekonomi yang belum pulih, dengan perilaku kepemimpinan yang korup dan bermewah-mewah secara tidak sah, dapat memicu munculnya keresahan dan anarki sosial.
MTI juga melihat gejala terjadinya imunitas media massa. Para pemimpin negeri ini sudah tidak mempan terhadap kritikan atau keresahan yang disuarakan masyarakat melalui media massa. Bahkan, dalam banyak kasus, pemerintah cenderung mereduksi keberadaan masyarakat, dengan seringnya pemerintah terdengar mempertanyakan, "Masyarakat yang mana?" atau "Rakyat yang mana?" *eti

Gelar Baru Gus Dur

Gus Dur dianugerahi gelar baru sebagai Kanjeng Pangeran Ariyo (KPA) dari Keraton Kasunanan Hadiningrat Surakarta. Penganugerahan gelar itu dilakukan langsung Pakoe Boewono (PB) XII pada acara ‘jumenengan’ (ulang tahun kenaikan tahta) ke-57 Raja Keraton itu (8/10/02). Dengan pemberian gelar itu, maka mantan Presiden itu berhak melengkapi namanya menjadi KH KPA Abdurrahman Wahid.
Dalam acara ini PB XII juga memberikan gelar kepada pemuka-pemuka adat/agama dari Bali yaitu Penglingsir Puri Agung Mengwi Bali KPA Anak Agung Gede Agung SH, Ketua Adat Puri Agung Semudra Pura Klungkung Bali PK Cokorda Gde Agung Sp PK, Ketua Adat Puri Agung Ubud Bali, KPA Cokorda Gde Putra Sukowati, Penglingsir Puri Agung Ubud Bali KPA Cokorda Gde Agung Suyasa, Kepala Istana Tampak Siring KPA Anak Agung Gde Barata, dan Bupati Badung, Bali KPA Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi SH. *eti