Login
Tokoh Indonesia DotCom, sebuah media informasi dan database online terbaik, terlengkap dan terpadu perihal biografi, visi-misi, dan berita para tokoh di Indonesia. Diterbitkan sejak 20 Mei 2002 bertepatan Hari Kebangkitan Nasional. Tokoh Indonesia meliputi pemimpin formal dan informal Indonesia: 
03:24 PM
Pemerintah seharusnya berani memerintah, jangan jadi pengimbau. "Jika pemerintah kerjanya hanya mengimbau, maka hanya menumpuk masalah, karena tidak ada ketegasan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada," kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kendari, Jumat 25 Mei 2012.
"Khan sudah jelas, disebut pemerintah negara Indonesia, bukan pengimbau negara Indonesia, jadi sebagai pemerintah harus tegas bisa memerintah siapa saja," kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia ini saat berada di Kendari dalam rangka melantik pengurus PMI Sultra periode 2012-2017.
Selengkapnya baca berita Tempo.co.id atau berikut ini:
Jum''at, 25 Mei 2012 | 23:54 WIB
Wakil Presiden Republik Indonesia (2004-2009), Ketua Umum PMIJusuf Kalla: Pemerintah Harus Stop Jadi Penghimbau!
TEMPO.CO, KENDARI - Mantan Wakil Presiden
Wakil Presiden Republik Indonesia (2004-2009), Ketua Umum PMIJusuf Kalla mengatakan sebagai pemerintah seharusnya berani memerintah, jangan jadi pengimbau. "Khan sudah jelas, disebut pemerintah negara Indonesia, bukan pengimbau negara Indonesia, jadi sebagai pemerintah harus tegas bisa memerintah siapa saja," kata Kalla, di Kendari, Jumat 25 Mei 2012.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia ini berada di Kendari dalam rangka melantik pengurus PMI Sultra periode 2012-2017. Adalah Rusiawaty Abunawas Yusran Silondae, yang mendapat amanah ketua PMI setempat.
Ia mengatakan, jika pemerintah kerjanya hanya mengimbau, maka hanya menumpuk masalah, karena tidak ada ketegasan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada.
"Karena itu saya berharap pemerintah berhenti menjadi pengimbau. Harus gunakan wewenang yang melekat sebagai pemerintah yakni memerintahkan sesuatu, akibat perintah itu adalah persoalan belakang," katanya.
Saat dirinya menjadi wakil presiden, katanya, selalu melakukan hal ini yakni memerintahkan aparat untuk melakukan, mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu.
"Karena itulah saya sering dikatakan oleh berbagai kalangan bahwa langkah saya itu melanggar aturan atau menabrak aturan," ujarnya.
Tetapi, kata Jusuf, yang dilakukan itu bukan melawan aturan atau menabrak aturan, itu adalah upaya merubah aturan ke arah yang lebih baik dan lebih diterima oleh masyarakat. ARSIP
Anda dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. TokohIndonesia.com dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar yang ada. TokohIndonesia.com juga berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.