Login
Tokoh Indonesia DotCom, sebuah media informasi dan database online terbaik, terlengkap dan terpadu perihal biografi, visi-misi, dan berita para tokoh di Indonesia. Diterbitkan sejak 20 Mei 2002 bertepatan Hari Kebangkitan Nasional. Tokoh Indonesia meliputi pemimpin formal dan informal Indonesia: 
06:33 AM
Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah lembaga tinggi negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 45, berfungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Namun setelah reformasi, dalam UUD 45 yang diamandemen, lembaga ini dihapuskan.
Pasal 16 Ayat 2 UUD 45 (sebelum diamandemen) menyatakan bahwa DPA berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. DPA berbentuk Council of State yang wajib memberi pertimbangan kepada pemerintah.
DPA dibentuk pertama kali pada 25 September 1945, melalui pengumuman pemerintah (Berita Republik Indonesia No. 4). Ketua DPA pertama adalah R. Margono Djojohadikusumo, dengan sebelas anggota, di antaranya Radjiman Widiodiningrat, Syekh Djamil Djambek,
Anggota PPPKI, DPA dan Menlu RIAgus Salim, dan dr. Latumeten.
Namun setelah reformasi, UUD 45 diamandemen, hal mana lembaga ini dihapuskan, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 135 /M/ 2003 pada tanggal 31 Juli 2003.
Namun, kiprah DPA pertama ini tidak optimal, apalagi ketika sistem pemerintahan berubah menjadi kabinet parlementer. Walaupun keberadaannya tetap eksis sampai tahun 1949 tetapi perannya tidak berarti. Kemudian keberadaannya semakin tidak jelas saat berlakunya Konstitusi RIS (1949-1950) dan UUDS (1950-1959).
Sampai akhirnya
Proklamator, Presiden Republik Indonesia Pertama (1945-1966)Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang salah satu menginstruksikan pembentukan DPA Sementara, yang ditindaklanjuti dengan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959, 22 Juli 1959. Ketika itu, ketuanya dirangkap oleh
Proklamator, Presiden Republik Indonesia Pertama (1945-1966)Presiden Soekarno. DPA definitif baru muncul pada 1967 melalui UU No. 3 Tahun 1967 yang disahkan
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)Presiden Soeharto.
Namun setelah reformasi, UUD 45 diamandemen, hal mana lembaga ini dihapuskan, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 135 /M/ 2003 pada tanggal 31 Juli 2003. Ketua DPA terakhir adalah Achmad Tirtosudiro.
Data Ketua DPA:
1. R. Margono Djojohadikusumo, 25 September 1945 - 6 November 1945
2. RAA Wiranatakusuma, 29 Nopember 1945 – 1948
3. KPH Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1948-1950
4. Soekarno, 1959-1966
5. RAA Wiranatakusuma, 1967-1968
6. Wilopo, 1968-1978
7. Idham Chalid, 1978-1983
8. M Panggabean, 1983-1988
9. Sudomo, 1988-1998
10. AA Baramuli, 1998-1999
11. Achmad Tirtosudiro, 1999-2003. Pusat Data TokohIndonesia.com | rbh
Anda dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. TokohIndonesia.com dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar yang ada. TokohIndonesia.com juga berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.