WELCOME: Selamat datang di situs gudang pengalaman. Database Tokoh Indonesia terlengkap yang tengah dikembangkan menjadi Ensiklopedi Tokoh Indonesia online.

KIRIM BIOGRAFI: Sudahkah Anda punya "Rumah Biografi" di Plasa Web Tokoh Indonesia? Silakan Kirim Biografi dan CV Anda ke redaksi@tokohindonesia.com

PERTANYAAN: Bila Anda punya pertanyaan untuk TokohIndonesia.com, silakan hubungi kami dengan menggunakan FORM KONTAK yang disediakan.

LOGIN: Anda harus login agar bisa mengakses semua konten dan fitur di TokohIndonesia.com. Bila login bermasalah, silakan Refresh (Ctrl + F5) browser Anda.

TELL THE WORLD: Don't forget to Bookmark/Share TokohIndonesia.com

Berita Pilihan TokohIndonesia.com memilihkan (menyaring) berita-berita terbaik dan relevan dari beberapa portal berita di Indonesia. Berita di-update setiap jam.
Facebook TokohIndonesia.com Twitter TokohIndonesia.com YouTube TokohIndonesia.com Google Plus TokohIndonesia.com Berita Tokoh - Aplikasi Android Tokoh Indonesia
Saatnya Hukum Jadi Panglima | Kategori: CATATAN KILAS

Dicari, Presiden Pemberani Tegakkan Hukum


Dicari, Presiden Pemberani Tegakkan Hukum
Ch. Robin Simanullang | Ensikonesia.com | bh

Oleh Ch. Robin Simanullang | Seri 2 dari 3 | Sepanjang sejarah Republik Indonesia (68 tahun lebih), dengan amat sedih harus kita akui, bahwa belum ada Presiden yang berani menegakkan hukum dengan benar dan adil (demi kebenaran dan keadilan). Penegakan hukum masih berada di bawah bayang-bayang kepentingan politik (kekuasaan) dan ekonomi. Politik masih selalu jadi panglima. Padahal semestinya, hukumlah yang jadi panglima (supremasi hukum).

Tokoh Terkait

Berita Terkait

Berita Filter
 
Kategori Pekerjaan:
Presiden-Wapres (0)
Pahlawan (0)
Pemuka (0)
Pejabat (0)
Politisi-Aktivis (0)
Profesi (0)
Pengusaha (0)
Selebriti (0)
Juara (0)

Supremasi hukum dan penegakan hukum (law enforcement) semestinya menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dicita-citakan oleh the founding fathers yang mendirikan Indonesia sebagai negara hukum (rechsstaat/rule of law) berazas dasar Pancasila (Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945).

Namun bagaimana penjabaran 'cita-cita' negara hukum itu, selama ini belum pernah ada Presiden yang berkehendak merumuskannya secara komprehensif, masih bersifat sektoral berupa pembangunan hukum dengan pembuatan banyak undang-undang (sektoral). Hukum belum pernah ditempatkan menjadi panglima dalam garis-garis besar haluan negara atau program utama kebijakan pemerintah. Sehingga pembangunan hukumnya compang-camping dan penegakannya pun serampangan. Supremasi hukum pun hanya menjadi slogan (mati suri). Penegakan hukum berjalan setengah hati bahkan tak jarang diwarnai rekayasa dan kepentingan-kepentingan politik dan lain sebagainya.

Mari kita mulai menimang dan memilih pemimpin, dalam hal ini calon Presiden dan Wakil Presiden yang berani menyelenggarakan pemerintahan negara dan memelihara ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak warganya dengan supremasi hukum dan penegakan hukum.

Sejauh ini, supremasi hukum masih sekadar jargon dari ideologi negara hukum yang menjamin ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Sehingga, kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan lembaga peradilan serta aparat penegak hukum menjadi hilang. Maka sering kali timbul tindakan (kebiasaan) main hakim sendiri. Kesadaran dan tanggungjawab yang semestinya melekat sebagai kewajiban setiap orang dewasa yang cakap sebagai pribadi hukum (perzoonlijk) untuk menaati dan menegakkan hukum pun semakin terbenam dalam.

Hal ini berdampak pada semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di antaranya dalam pertumbuhan dan pelaksanaan demokrasi yang semestinya ditopang asas kesamaan warga negara di depan hukum (equality before the law). Namun, prakteknya seringkali politik menaklukkan hukum. Sementara, hakikat demokrasi tidak berdaya di hadapan hukum yang compang-camping. Sebaliknya, demokrasi (kekuasaan rakyat, rakyat yang mengendalikan kekuasaan negara dan mengontrol para pejabat publik yang mereka pilih) menjadi terdegradasi ke dalam demokrasi prosedural yang melegitimasi dinasti kekuasaan (politik) dan kuasa modal (ekonomi).

Kondisi supremasi dan penegakan hukum yang buruk seperti itu tidak hanya terjadi pada era sebelum reformasi (1998). Bahkan, saat ini (era reformasi), kendati sudah ada lembaga penegak hukum independen dan super body, seperti KPK, juga masih belum bebas dari pengaruh kepentingan politik, baik dari dalam diri KPK itu sendiri, maupun (terutama) dari luar (penguasa, elit politik). Hal ini bisa kita lihat dengan kasat mata dari beberapa kasus. Di antaranya, kasus Ketua KPK, 2007
Ketua KPK, 2007
Antasari Azhar
, Bibit-Chandra, dan Sprindik Anas.

Maka, sesungguhnya, sejauh ini, Negara Indonesia belum mewujudkan keberadaannya sebagai negara hukum. Sebab sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara hukum (rechsstaat) bilamana superioritas hukum telah dijadikan sebagai aturan main (rule of law, fair play) dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama dalam memelihara ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak warganya. Sehingga, idealnya sebagaimana dikemukakan Jhon Lockce dalam karyanya “Second Tratise of Government”, dalam negara hukum sejatinya warga masyarakat tidak lagi diperintah oleh seorang raja, presiden atau apapun namanya, akan tetapi diperintah berdasarkan hukum.

Jadi, dalam konteks mewujudkan keberadaan Indonesia sebagai suatu negara hukum (rechsstaat) itu, bagaimana dan dari mana memulainya? Mari kita mulai dengan menimang dan memilih pemimpin, dalam hal ini calon Presiden dan Wakil Presiden yang berani menyelenggarakan pemerintahan negara dan memelihara ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak warganya dengan supremasi hukum dan penegakan hukum.

Presiden dan Wakil Presiden yang memegang posisi amat strategis itulah yang akan berada di garda terdepan untuk menyalakan obor supremasi hukum dan penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Maka, mari kita timang-timang, siapakah warga negara Indonesia yang siap dan berani menjadikan hukum sebagai penglima. Bukan orang (tokoh) yang sekadar berani bicara (wacana), bukan pula tokoh yang berani bertindak tetapi tidak menghormati supremasi hukum, tidak menghormati hak-hak warga apalagi tidak menghormati hak azasi manusia.

Apakah Indonesia kini memiliki bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang berani menegakkan hukum (menjadikan hukum sebagai penglima)? Siapakah mereka? | Bersambung Seri 3 dari 3 | Catatan Kilas Pemimpin Redaksi Tokoh Indonesia
Pemimpin Redaksi Tokoh Indonesia
Ch. Robin Simanullang
| Redaksi TokohIndonesia.com

© ENSIKONESIA - ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA


Tag: Panglima, Capres, hukum, robin, Supremasi, Negara Hukum

Ditayangkan oleh cross  |  Dibuat 10 Sep 2013  |  Pembaharuan terakhir 31 Oct 2013

Anda tidak memiliki hak akses yang cukup untuk memberi komentar

 
Ahok-Djarot

Tokoh Monitor

Buku Pilihan

thumb

This book gives you a huge knowledge of what you need for understanding the market for watches. The book is full of beautiful photos of some of the Worlds most awesome timepieces and what's under the hood.

Note: A must have buat pencinta/kolektor jam tangan. Harga cover US$35.

KPK Observer

Like and Support Us

Subscribe Today!

Dapatkan berita dan penawaran terbaru seputar Tokoh Indonesia langsung di e-mail Anda. E-mail akan dikirim sekali sebulan sehingga tidak akan menjejali inbox Anda. Kami juga tidak akan membagi e-mail Anda kepada siapapun.
Terima kasih sudah mendaftar!
Domain for sale: